SURABAYA – Hanya di Surabaya, Jawa Timur, siapapun yang ingin mendirikan bangunan lebih dari 500 meter persegi, maka harus ada arahan drainasenya. Berbeda dengan kota-kota lain yang tidak mewajibkan hal ini.
“Ini dilakukan agar di daerah banjir tidak terjadi banjir yang lebih parah,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya, Ir Erna Purnawati, saat memberikan Kuliah Tamu bagi para mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat (5/10/2018), di Kampus ITS Manyar.
Menurut alumni ITS tahun 1984 itu, infrastruktur merupakan sebuah elemen penting dalam tatanan sebuah kota dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menunjang berbagai keperluan lain agar berjalan lancar. Erna yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Dr (HC) Ir Tri Rismaharini itu menjelaskan dari pentingnya fungsi infrastruktur ini, sebuah wilayah harus memperhatikan perkembangan pembangunannya.
Terutama untuk kota besar seperti Surabaya. Apalagi Surabaya memiliki karakteristik pembangunan infrastruktur yang berbeda dengan kota-kota pada umumnya.
“Hal ini tak lepas dari tipe kepemimpinan dari Ibu Tri Rismaharini yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya,” tuturnya.
Kebijakan ini, nampak pada proyek pembangunan jalan di Kota Surabaya. Dari 17.000 km jalan kewenangan Provinsi Jawa Timur, 11 km di antaranya berada di Kota Surabaya.
Dalam aturannya, seharusnya pemkot tidak boleh ikut dalam perbaikan kerusakannya. Namun, di Surabaya justru kewenangan ini diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya. Begitu pula dengan jalan nasional maupun jalan milik pengembang yang sudah dipakai umum.
“Di balik itu, alasan keselamatanlah yang menjadi dasar dilakukannya kebijakan ini,” ujarnya.
Untuk saluran air, Pemkot Surabaya juga banyak mengusahakan perbaikan infrastrukturnya. Sekali pun itu kewenangan pihak Pemprov dan Pemerintah Pusat. Benar saja, masih banyak saluran air di Surabaya yang tidak dikeruk, sehingga yang seharusnya lebar, namun ternyata masih sangat sempit.
Sehingga Pemkot Surabaya beserta Satuan Petugas (Satgas)-nya turun untuk mengeruknya hingga sampai ke laut. Dari semua bidang pembangunan, ungkap Erna, dana APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum paling besar dihabiskan untuk pengadaan tanah.
Pemkot Surabaya berpandangan bahwa tanah harus dibeli sesegera mungkin. Apabila lebih lama, tanah akan menjadi semakin mahal.
“Dalam pembangunan infrastruktur, pengadaan tanah juga merupakan langkah paling awal yang harus dilakukan,” jelas Erna.
Berkat segala usaha Pemkot Surabaya ini, dikatakan Erna, banyak tamu yang berdatangan ke Surabaya setiap harinya. Tujuan kedatangannya tak lain adalah mencontoh apa yang telah diusahakan oleh Pemkot Surabaya untuk kemajuan pembangunan infrastrukturnya. (Siedoo)
