JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan, DPR mendukung kebijakan zonasi agar mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Zonasi menghilangkan sekolah favorit. "Prinsipnya setuju, zonasi menghilangkan sekolah favorit. Karena setiap warga negara Indonesia itu wajib menerima pendidikan sebagai layanan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya, tapi dengan…
JAKARTA - Kebijakan zonasi pendidikan tidak sebatas pada tataran di Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), tetapi akan ditingkatkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. "Kita harapkan tahun ini Perpres selesai. Saat ini kita matangkan. Kita sudah bahas dengan Kemenkumham, Bappenas, Kemenag,"…
JAKARTA - Kebijakan zonasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 beserta perubahannya dinilai Mendikbud Muhadjir Effendy merupakan bentuk implementasi Pancasila sila ke-5. Yakni, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan ini, lanjutnya, bukan dikhususkan untuk siswa saja. Namun, juga bagi guru-guru karena ke depan akan ada rotasi guru. Tentu ini…
JAKARTA - Selain zonasi, dalam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat sistem online sering tidak lepas dari masalah. Sehingga, pendaftar harus langsung datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran offline atau manual. “Yang kita lihat masih banyak masalah terkait PPDB ini. Kalau mau online, ya semuanya harus online. Tetapi tidak semua rakyat Indonesia siap online,…
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merespons arahan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan yang ada dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama terkait penerapan sistem zonasi. “Merujuk arahan Bapak Presiden kepada Bapak Mendikbud untuk menambah jalur prestasi, dan melihat kondisi di lapangan, maka diputuskan menambahkan kuota untuk jalur prestasi pada penerimaan…
JAKARTA – Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK jika tidak membuka jalur PPDB selain melalui zonasi, prestasi, dan orang tua akan mendapatkan sanksi. Sanksinya, pengurangan hingga pencabutan bantuan operasional sekolah (BOS). Itu sesuai pasal 41 huruf…
JAKARTA - Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan di Indonesia. Kalangan anggota DPR RI menilai penerapannya belum tepat jika diberlakukan secara merata. Karenanya, anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar mengevaluasi PPDB dengan sistem zonasi yang saat ini menimbulkan…
MAGELANG - Dinamika pendidikan saat ini sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Khususnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tidak lagi memprioritaskan nilai, tetapi berdasarkan domisili siswa. "Ada banyak pertanyaan, PPDB kok ora nganggo biji (nilai), itu yang harus kita lakukan, karena memang regulasinya seperti itu. Namun untuk jalur prestasi tetap menggunakan nilai, yakni berdasarkan nilai…
