SURABAYA – Meningkatnya konsentrasi karbondioksida (CO2) sebesar 40 persen dari sebelumnya, berdampak pada peningkatan permukaan suhu bumi. Guna menangani masalah tersebut, dunia internasional sudah banyak mencanangkan berbagai kebijakan, di antaranya Perjanjian Paris. Kebijakan tersebut mengharuskan semua negara untuk menjaga suhu bumi supaya tidak lebih dari dua derajat celcius. Indonesia pun turut berpartisipasi dalam upaya tersebut.
Berlatar belakang permasalahan itu, tim mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya merencanakan kebijakan berupa Nusantara Blue Carbon Insurance.
“Ide ini memungkinkan adanya investasi untuk menjaga lingkungan di masa depan,” jelas mahasiswa ITS, Citra Audinasari yang menjadi ketua tim
Pengembanga ide tersebut dilakukan Citra bersama dua temannya, Prima Tama Setyasa, dan Arofatus Zulfa. Diterangkan, konsep tersebut nantinya akan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai ladang untuk penurunan emisi karbon. Hal ini dikarenakan hutan mampu menyerap karbon sampai 17,2 persen. Untuk jenis hutan yang dioptimalkan adalah hutan mangrove atau blue carbon.
“Mangrove dipercaya mampu menyimpan karbon empat kali lebih banyak dari hutan tropis,” jelasnya.
Untuk mengupayakan terwujudnya rencana tersebut, lanjutnya, dalam eksekusinya nanti akan dilakukan mekanisme perdagangan karbon (carbon trading). Di sini, Indonesia sangat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sejalan dengan melimpahnya ekosistem mangrove di Indonesia.
Negara maju sebagai penghasil emisi akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan blue carbon.
“Indonesia akan menjadi negara produsen (negara penghasil blue carbon, red) terbesar di dunia,” terang mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS tersebut.
Dengan adanya perdagangan karbon ini, lanjut Citra, tentunya diharapkan tidak sampai merusak ekosistem mangrove. Sehingga tim yang berada di bawah bimbingan Arwi Yudhi Koswara ST MT ini menerapkan juga sistem asuransi karbon.
Sistem asuransi tersebut, jelas Citra, melibatkan dua pihak utama yakni tertanggung dan penanggung. Pihak tertanggung merupakan pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas kawasan pesisir di daerahnya.
“Sementara pihak penanggung merupakan pemerintah pusat yang memberikan perlindungan dan insentif kepada pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Nantinya, papar Citra lagi, insentif yang diberikan akan digunakan untuk pemberdayaan dan pengembangan pembangunan pesisir. Selain itu, masyarakat di sekitar pesisir juga akan merasakan keuntungan secara ekonomis. Dengan adanya program perlindungan pesisir maka mangrove sebagai carbon sink yang merupakan habitat ikan akan terjaga.
“Sehingga nelayan akan lebih mudah mencari ikan,” ujarnya.
Terakhir, Citra menambahkan bahwa adanya gagasan blue carbon insurance, akan membantu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen pada tahun 2030.
“Ide ini diprediksi tidak hanya memberikan keuntungan secara ekologis namun juga ekonomis,” tandasnya. (Siedoo)
