MAGELANG, siedoo.com – Demo menolak kenaikan harga BBM masih terjadi di mana-mana. Mahasiswa hingga buruh sampai turun ke jalan. Bahkan di Palembang, mahasiswa sampai adang mobil dinas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
Suara penolakan tidak hanya di jalanan. Kalangan legislatif pun menolaknya. Seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Magelang, Jawa Tengah.
“Harga BBM naik akan berdampak kesulitan ekonomi pada masyarakat kelas menengah bawah. Kenaikan BBM membuat melonjaknya harga-harga kebutuhan masyarakat,” kata Ketua FPKS Kota Magelang, Achmad Widodo, Kamis (8/9/2022).
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Magelang Utara ini menyatakan, fraksinya sangat mendukung sikap FPKS DPR RI yang juga menolak kenaikan harga BBM.
“Oleh karena itu, Fraksi PKS Kota Magelang mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi,” tandas Widodo.
Di DPRD Kota Magelang, yang dari PKS, selain Achmad Widodo juga ada Bustanul Arifin dari Dapil Magelang Selatan dan Imam Musaechoni dari Dapil Magelang Tengah.
“Pemerintah Pusat perlu melakukan evaluasi, dan membatalkan kenaikan harga BBM,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat pada Sabtu 3 September 2022 siang resmi menaikan harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax juga naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
“Kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi dapat menyebabkan menurunya daya beli masyarakat. Apalagi melihat kondisi ekonomi yang baru saja mulai bangkit lagi sejak dilanda pandemi covid 19,” tandasnya.
Dinyatakan, BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014. Pemerintah seringkali berdalih jika membengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM.
“Padahal pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara sehingga tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat,” tegasnya.
Ditandaskan, adanya kompensasi berupa bantuan sosial dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya menjadi solusi yang bersifat sementara. Terlebih, penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos.
“Oleh karena itu, Fraksi PKS Kota Magelang mendesak kepada Pemerintah untuk membatalkan kebijakan Kenaikan BBM Subsidi yang membebani rakyat. Demikian pernyataan sikap kami sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Semoga dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” tandasnya. (rls/siedoo)
