JAKARTA – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muchlis Rantoni Luddin ingin memastikan bahwa eksekusi atau pelaksanaan dari kebijakan Kampus Merdeka berjalan dengan baik.

Dampaknya, tidak akan dirasakan sekarang. Tetapi sepuluh sampai dua puluh tahun mendatang, oleh generasi selanjutnya. Karena itu ia mendorong agar sistem pengawasan internal semakin didayagunakan. Salah satunya melalui pencegahan, alih-alih penindakan.

“Tugas kita mengawal kebijakan agar bisa berjalan. Kita mengubah paradigma, dari semula penindakan menjadi pencegahan. Penindakan dilakukan setelah pencegahan. Kita mulai memperkuat aspek-aspek pencegahan, caranya dengan pahami regulasi,” tutur Muchlis.

Masukan yang diberikan Satuan Pengawas Interen (SPI) dan LL Dikti, lanjut Muchlis, penting untuk perbaikan tata kelola. Muchlis mengakui, sekembalinya Dikti kepada Kemendikbud, banyak menerima aduan. Salah satunya terkait permasalahan internal satuan kerja atau kampus. Ia mengingatkan agar semua pihak memahami kedudukan SPI sebagai mitra bagi manajemen dan seluruh pegawai.

“Perlu diingat, SPI bukan auditor, hanya untuk mengawasi bagaimana proses bisnis di internal berjalan dengan baik,” tegas Muchlis.

Muchlis mengajak semua pihak berfokus pada upaya pencegahan agar kebijakan Kampus Merdeka terkawal dengan baik. (Siedoo)