JAKARTA – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) angkat bicara soal pengangkatan guru honorer secara langsung menjadi CPNS. Saat ini untuk melakukan pengangkatan secara langsung belum bisa, sebab masih terkendala regulasi.
Walau banyak desakan, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, belum saatnya membahas soal pengangkatan honorer K2.
“Gimana mau bahas peluang, revisi UU ASN kan belum dilakukan,” ujar Bima sebagaimana ditulis Jpnn.
Dinyatakan, UU ASN masih berpegang bahwa rekrutmen CPNS harus lewat proses seleksi dan tes kompetensi dasar maupun bidang.
“Jadi nggak ada itu rekrutmen otomatis,” ucapnya.
Sebelumnya, Bima menyatakan guru-guru honorer yang sudah mengabdi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) lebih baik diarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Nantinya guru tidak tetap dan honorer dikontrak sekolah bersangkutan. Bila gurunya pindah, otomatis kontraknya putus.
“Nggak harus semua honorer diarahkan menjadi PNS. Kalau syaratnya memenuhi bisa ikut seleksi CPNS,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, honorer K2 seharusnya mendapat jatah dari kuota 101 ribu CPNS yang diajukan Menpan-RB Asman Abnur pada 2018.
“Kalau mau bijak, sebaiknya jatah honorer K2, 70 persen dari 101 ribu. Sedangkan bila mau arif, kuota 101 ribu dikasih semua ke honorer K2,” kata Titi.
Dia menolak apabila kuota honorer K2 lebih kecil daripada pelamar umum. Sebab, ada sekitar 25 ribu honorer K2 yang usianya di atas 50 tahun.
Menanggapi hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku terkejut dengan usulan 101 ribu kuota CPNS untuk tahun 2018.
Usulan tersebut dikabarkan berdasarkan hasil rapat kerja tiga kementerian yakni KemenPAN-RB, Kemenkeu, Kemenkumham dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pada 23 November 2017.
Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman mengaku, MenPAN-RB Asman Abnur dan staf tidak hadir dalam rapat kerja tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam pertemuan itu, Kemenkeu diwakili Dirjen Anggaran. Sedangkan Kemenkumham dihadiri langsung Menteri Yasonna Laoly.
Dalam rapat itu, Kemenkeu dikabarkan sudah menerima usulan kuota CPNS 2018 sebanyak 101 ribu dari MenPAN-RB. Tapi, sayangnya, belum mendapat informasi dari KemenPAN-RB terkait kebenaran itu.
“Waduh saya belum tahu ini. Saya cek dulu ya,” ujar Herman.
