JAKARTA – Hasil evaluasi ujian nasional (UN) 2019 diulas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ada berbagai pokok bahasan. Mulai dari UNBK untuk peserta didik disabilitas hingga penyelenggaraan UNBK di luar negeri.
Dari evaluasi tersebut, Anggota BSNP Kiki Yulianti menyebutkan, perlu ada penambahan aturan yang lebih rinci tentang UNBK bagi peserta didik dengan disabilitas.
Pada UN tahun lalu, kata dia, sifat pengaturan UNBK masih normatif. Sekarang pengaturannya lebih rinci. Sehingga, para penyandang disabilitas yang ingin ikut UNBK, instruksi dan tahapan yang harus dilakukan sudah lebih rinci.
“Sudah dilakukan oleh Puspendik tahun ini,” katanya di Kantor BSNP, Jakarta, belakangan ini.
Anggota BSNP yang lain, Bambang Suryadi, mengatakan dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tidak ada istilah ujian perbaikan melainkan ujian ulangan. Selain itu, peserta ujian ulangan diperluas.
“Tidak lagi dibatasi dari SMA sederajat tapi juga dari SMP sederajat,” ujar Bambang.
Terkait dengan tingkat kompleksitas penyelenggaraan UN kesetaraan di luar negeri pada tahun 2019, maka jadwal untuk UN program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C di luar negeri pelaksanaannya lebih fleksibel menyesuaikan kondisi di masing-masing negara. BSNP tidak menentukan tanggal yang pasti tapi hanya menentukan rentang waktunya.
“Masing-masing PKBM di luar negeri dapat berkonsultasi dengan konjen dan konsulat serta Puspendik untuk mengatur jadwal pelaksanaannya supaya lebih fleksibel,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota BSNP Suyanto berpesan agar berbagai pihak ikut membantu dalam penyebaran informasi bahwa USBN tahun ini sudah tidak diselenggarakan, serta informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan UN 2020.
“USBN itu sudah tidak ada. Sementara banyak daerah yang masih menunggu dan menanyakan apa pengganti USBN. Tolong informasikan bahwa sekolah harus menyelenggarakannya sendiri-sendiri. USBN itu sudah tidak ada,” tekannya. (Siedoo)
