JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengatakan, penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) dari tahun ke tahun tidak lepas dari persoalan. Penyebabnya bukan karena pemerintah tidak berkerja baik atau DPR RI tidak memperjuangkan berbagai kebijakan.
Menurutnya, pertumbuhan penduduk Indonesia luar biasa. Sehingga, bonus demografi itu tidak seimbang dengan penyediaan infrastruktur dan peralatan yang harus disiapkan PTN. Perguruan tinggi swasta (PTS) juga masih menghadapi masalah-masalah seperti itu.
“Jadi titik beratnya karena infrastruktur. Perlengkapan-perlengkapan, baik itu secara fisik belum memadai. Akhirnya setiap tahun banyak yang drop out. Karena memang infrastruktur yang kurang,” katanya.
Karena itu, tambahnya, pemerintah yang didukung DPR membuat kebijakan-kebijakan minimal mengatasi persoalan itu. Selama APBN masih defisit, sulit untuk mengatasinya.
“Bagaimana bisa membangun infrastruktur pendidikan jika uangnya tidak ada,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, untuk masuk PTN melalui tiga jalur. Yakni SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih menjelaskan, melalui jalur SBMPTN yang wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) juga ditemukan masalah.
“Sistem ini menemui banyak kendala di lapangan, sehingga ke depan UTBK ini perlu dievaluasi secara mendalam,” kata Fikri.
Untuk diketahui, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN difokuskan berdasarkan prestasi dan portofolio calon mahasiswa. Sedangkan SBMPTN difokuskan pada seleksi hasil ujian tertulis dengan memanfaatkan UTBK dan Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC).
Sementara Seleksi Mandiri difokuskan pada seleksi yang diatur oleh masing-masing PTN serta bisa memannfaatkan nilai hasil SBMPTN.
Ditambahkan, berbagai catatan pada penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2019 ini harus dikomunikasikan dengan Kemenristekdikti.
“Persentase siswa ke PTN banyak yang didominasi jurusan IPA. Fakultas Ilmu Sosial pun dimasuki oleh siswa yang jurusannya IPA. Jadi kita harus serius untuk masalah pendidikan,” jelasnya.
“Kita tidak boleh mendiamkan segala masukan dan keluhan yang ada sejak penerimaan mahasiswa baru. Jadi ketiga jalur itu wajib mendapatkan evaluasi dan masukan,” tambah Fikri. (Siedoo)
