KALSEL – Wacana akan diajarkannya kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mendapat dukungan dari kalangan wakil rakyat. Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Yazidie Fauzy menyatakan tantangan ke depan yang dihadapi generasi muda sangat kompleks. Apalagi arus informasi tak bisa dibendung lagi.
Tak mengherankan, menurut dia, budaya dari luar yang tak sesuai dengan Pancasila, justru terus menulari generasi muda seakan tak terbendung. Era digital atau industri berbasis internet ini tentu butuh penangkalnya.
“Salah satunya adalah PMP. Ini menjadi tugas pemerintah untuk menjaga generasi muda agar tak kebablasan,” katanya dilansir dari jejakrekam.com.
Politisi PKB ini mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghidupkan kembali mata pelajaran PMP masuk ke dalam kurikulum sekolah.
“Karena sejauh pengamatan kami, PMP bisa membantu membentuk karakter moral kita agar mengadopsi nilai-nilai luhur bangsa,” tegasnya.
Tangkal Gerakan Berbahaya
Melansir dari radarjogja.com, Anggota DPR RI Idham Samawi menyatakan pelajaran PMP sangat penting guna memberikan wawasan kebangsaan dalam memperkuat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
”Dengan dikembalikannya pelajaran PMP dapat menangkal gerakan yang membahayakan bangsa sejak dini,” katanya.
Ia menyesalkan penggantian mata pelajaran PMP dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Persisnya sejak era reformasi. Sebab, penggantian itu sebagai bagian untuk menguliti Pancasila. Itu diperparah dengan praktik bahwa Pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan.
”Khususnya pada saat Orde Baru. Sedang dari sisi pemahaman hanya dari sisi kulit,” ujarnya.
Karena itu, kata Idham, saat ini sedang dilakukan kajian agar mata pelajaran PMP dikembalikan ke bangku sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
Menurutnya, dihapusnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) membuat pemerintah tidak lagi memiliki konsep yang jelas dalam pembangunan. Hal ini terjadi karena arah pembangunan hanya berdasarkan pada visi misi presiden maupun kepala daerah.
”Nanti bisa diganti dengan haluan negara agar tidak memicu kontroversi,” ungkapnya.
Disesuaikan Konteks
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif menyatakan saat ini Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) terus menggodok rencana penguatan materi Pancasila pada kurikulum di sekolah bersama Kemendikbud.
“Aspek-aspek pancasila khususnya aspek moral dan budi pekerti ini belum dominan, sehingga perlunya dikembalikan lagi pelajaran PMP yang dulu pernah diajarkan,” katanya dilansir dari baritopost.co.id.
Dia berharap masalah delivery metodologi pelajarannya itu nanti akan dilakukan secara kontekstual dan lebih bermakna. Karena selama ini materi Pancasila cenderung dianggap membosankan dan kurang membekas pada pikiran dan pribadi anak-anak didik.
“Dalam kehidupan sehari-hari anak didik itu sudah ada nilai-nilai Pancasila sebenarnya, namun belum ditekankan. Jadi pengetahuan bukan berasal dari luar tapi adalah dari dialog dengan hati kita, dari situ pengetahuan bukan berhenti di hafalan tapi bisa menjadi referensi dalam berperilaku,” tambahnya.
Sejarah PMP
Sistem pengajaran era Orde Baru ingin dihidupkan lagi. Sejarah mencatat, PMP mulai diajarkan di sekolah pada Kurikulum 1975. Kemudian, berubah pada Kurikulum 1994 dalam format berbeda menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Seiring waktu, pada Kurikulum 2004 dan 2006, berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Lalu, dikembalikan lagi dalam Kurikulum 2013 menjadi PPKn. Wacana pengembalian PMP pun mengemuka setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyuarakan untuk kembali masuk kurikulum dan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. (Siedoo)
