SURABAYA – Untuk ke depannya lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur tidak hanya sekedar mendapat ijazah. Namun juga diberikan sertifikasi sesuai keahlian.
“Nantinya akan coba kami kembangkan melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi, red) yang ada di ITS. Sehingga, dapat menunjang karir profesional mereka (lulusan ITS, red) pada bidangnya masing-masing,” kata Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD.
Ia mengatakan itu berkaitan langsung dengan tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ada antara ITS dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Dilakukan kesepakatan kerja sama antara ITS dengan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya di bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, penelitian bersama (joint research) dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Rektorat ITS, Surabaya, Jawa Timur.
“ITS Akan segera menindaklanjuti kerja sama dengan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya ini. Beberapa masyarakat yang terpilih pada bidang tertentu akan kami berikan pelatihan,” ujar Joni, Guru Besar Teknik Lingkungan ini.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub RI Ir Umiyatun Hayati Triastuti MSc mengatakan, adanya kerja sama antara kementerian dan perguruan tinggi (PT) ini sebagai bagian dari tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu pendidikan dan pelatihan. MoU sudah dilakukan sebelumnya antara Menhub Ir Budi Karya Sumadi dengan Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD, sebagai tindak lanjut dari program Kemenhub, yakni Diklat Pendidikan dan Pelatihan.
Umiyati mengungkapkan, adanya target Diklat Pendidikan dan Pelatihan (DPM) hingga 165 ribu orang di tahun depan, membuat Menhub mengarahkan dirinya dan tim agar berkolaborasi dengan perguruan tinggi (PT) yang ada di Indonesia, salah satunya dengan ITS.
“Sehingga jangan sampai ada daerah yang tertinggal dari program DPM, apalagi sampai salah sasaran,” katanya.
Ia menerangkan, DPM di Kemenhub ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja safety (keselamatan) pada bidang transportasi, karena safety merupakan aspek utamanya. Selain itu, DPM ini juga sebagai pengembangan masyarakat, supaya masyarakat yang beruntung bisa mendapatkan akses pekerjaan pada bidang keahlian tertentu.
“Sehingga ketika diperlukan, masyarakat bisa membantu program ini,” ujar perempuan berkacamata ini.
Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Dr Ir Patdono Suwignjo yang turut hadir memberikan tanggapan bahwa kolaborasi seperti ini dilakukan dengan harapan hasilnya dapat lebih baik. Pada prinsipnya Kemenristekdikti sangat mendukung hal ini.
“Agar nantinya juga dapat mendukung program pemerintah, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya perguruan tinggi,” katanya. (Siedoo)
