JAKARTA – Seleksi CPNS tahun 2018, termasuk di dalamnya merekrut tenaga pendidik, menjadi ujung tombak dalam melahirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten adalah yang diinginkan.
“Investasi yang paling mahal adalah pengadaan CPNS ini. Kalau gagal, maka proses manajemen ASN selanjutnya juga akan gagal,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji dilansir dari menpan.go.id.
“Jangan sampai kita merekrut orang yang salah,” tambahnya dengan tegas.
Ditandaskan, reformasi manajemen SDM merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan itu, seleksi CPNS sepenuhnya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Sistem ini menjamin pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya,” tegas Atmaji.
Tahun 2018 ini terdapat lebih dari 600 instansi pemerintah yang melakukan pengadaan CPNS. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia membuka lowongan CPNS.
Pelaksanaan seleksi juga dilakukan di berbagai daerah, dengan menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendaftar dan melakukan tes sehingga menghemat biaya transportasi dan akomodasi.
“Pendaftaran dapat dilakukan secara online sehingga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan terdapat 873 lokasi tes untuk CPNS tersebar di Indonesia. Artinya negara hadir melayani seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, dengan sistem yang transparan pemerintah akan mendapatkan calon-calon ASN terbaik untuk membangun negeri. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dijelaskan, di penghujung RPJMN ketiga Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan dalam bidang SDM aparatur dilakukan berbasis Sistem Merit. Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
“RPJMN Ketiga ini merupakan jembatan menuju RPJMN keempat tahun 2020-2024, yang akan mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia,” ujar Atmaji.
Ditambahkan, dengan birokrasi yang baik maka pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang berkualitas, mengeksekusi kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berharap reformasi birokrasi dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya 4,3 juta ASN akan menjadi mesin pemerintah dalam menentukan jalannya birokrasi di Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden sangat serius dalam percepatan reformasi birokrasi khususnya SDM aparatur.
“Dengan sistem CAT akan meningkatkan kredibilitas,” tandas mantan Panglima TNI ini.
Selain itu juga dapat memberikan kepastian pada para pelamar CPNS, karena yang dihasilkan murni, tidak ada campur tangan pihak lain. (Siedoo)
