JAKARTA, siedoo.com – Imbas kenaikan harga BBM dikhawatirkan berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran di sektor industri. Mengingat kenaikan BBM akan mendongkrak beban operasional unit usaha di seluruh Indonesia.
“BBM adalah kebutuhan dasar dunia industri. Jika harganya naik maka beban operasional perusahaan juga naik. Otomatis produk yang dihasilkan harganya bertambah mahal. Padahal daya beli masyarakat sedang melemah akibat imbas kenaikan BBM,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dikutip dari dpr.go.id, Rabu (7/9/2022).
Menurut Netty, dampak kenaikan BBM ini tidak hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar, tapi juga para pelaku UMKM. Jika biaya operasional tinggi, sementara serapan pasar rendah, maka jalan pintasnya ialah PHK untuk mengurangi beban perusahaan.
“Sekarang banyak pelaku UMKM yang menghadapi dilema. Mau menaikkan harga, nanti pembeli lari. Mau tetap di harga yang sama, tidak menutup pengeluaran. Bukan tidak mungkin jika nanti banyak UMKM yang gulung tikar,” papar Netty.
Selain soal PHK, Netty juga menyoroti aspek kesejahteraan pekerja saat menghadapi kenaikan harga BBM. Menurutnya, ketika barang-barang di pasaran naik, tapi tidak diikuti dengan naiknya upah, maka yang terganggu adalah kesejahteraan keluarga di Indonesia.
“Biaya rumah tangga termasuk untuk belanja asupan keluarga mesti terganggu. Apalagi penghitungan UMK untuk 2023 nanti akan menggunakan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2022, di mana tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan upah buruh,” imbuh Netty.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah memikirkan skema penanganan imbas kenaikan BBM dengan sungguh-sungguh, jangan hanya meminta rakyat bersabar dan tidak mengeluh.
Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) untuk melihat kesiapan dan kesiagaan Pertamina dalam menyalurkan energi hingga pelosok Tanah Air. Erick menilai, sistem yang dibangun Pertamina ini bisa mendeteksi baik ketersediaan, distribusi, hingga potensi kebocoran BBM secara langsung (real time).
Erick meninjau PIEDCC di Gedung Grha Pertamina, Jakarta Pusat didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Rabu (7/9/2022). Erick langsung memantau layar besar yang menyajikan kondisi SPBU Pertamina di berbagai wilayah Indonesia dan meninjau langsung data ketersediaan (stok) BBM di seluruh Indonesia yang dijelaskan oleh SVP Integrated Enterprise Data and Command Center Ignatius Sigit Pratopo.
“Command center ini dibuat Pertamina untuk mendeteksi hasil produksi. Kita bisa melihat hasil produksinya, prosesnya seperti apa, distribusinya baik lewat jalur laut maupun darat dan ada juga deteksi dini kalau sampai ada pengurangan stok hingga masuk ke pom bensin dan digunakan oleh masyarakat,” ujar Erick dilansir dari pertamina.com.
Dari peninjauan di PIEDCC, baik dari hulu hingga hilir, Erick menegaskan bahwa stok BBM untuk seluruh Indonesia masih dalam kondisi aman. Dia juga menegaskan, lewat PIEDCC Pertamina bisa menerapkan efisiensi baik dari sisi produksi hingga penjualan.
“Makanya sekarang saya mengecek langsung untuk memastikan kuota (stok) dalam kondisi aman, serta distribusi aman dan tidak bocor, efisien dan efektif,” katanya.
Dari pantauan PIEDCC, untuk ketersediaan stok BBM jenis Pertalite berada pada level 17 hari, Pertamax pada level 49 hari dan Pertamax Turbo pada level 99 hari.
Sedangkan untuk ketersediaan jenis Solar berada pada level 18 hari dan Pertamina Dex pada level 76 hari. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM jenis Avtur berada pada level 31 hari.
Sementara itu, Nicke menjelaskan, lewat PIEDCC bisa terpantau aliran mulai dari produksi hingga penyaluran BBM ke masyarakat. Bahkan sistem PEDCC bisa memantau langsung potensi kebocoran distribusi di lapangan.
“Ini upaya yang kita lakukan untuk mengurangi losses (kehilangan) baik dari kilang, masuk ke kapal, masuk ke mobil tangki dan masuk ke SPBU. Di SPBU semua tercatat misalnya dari dispenser nomor 5 produknya apa saja yang dikeluarkan. Jadi kalau ada selisih langsung kelihatan,” jelas Nicke.
Lebih jauh, Erick menambahkan, pembangunan sistem PIEDCC ini memang sudah sepatutnya dilakukan. Terlebih saat ini sudah menjadi era dengan sistem data berbasis digital. Dia juga menambahkan, data yang disajikan Pertamina ini bisa dikolaborasikan dengan data yang ada di Polri, terutama dalam ikhwal pengawasan kecurangan di lapangan.
“Kami koordinasi dengan Kapolri untuk menandatangani MoU supaya data ini dan data kepolisian akan kita sinkronkan dan juga pengawasan kalau ada penimbunan. Kita dorong kerja sama ini dengan Kapolri,” kata Erick. (dpr/pertamina/siedoo)
