JAKARTA – Nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti), kini hanya menjadi Kemristek. Pendidikan Tinggi-nya kini telah melebur dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Di era kabinet jilid II dengan nama “Indonesia Maju” dibawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemristek disamakan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagai menterinya atau kepalanya adalah Bambang P.S. Brodjonegoro.
Bambang menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan restrukturisasi kementerian yang dipimpinnya. Sebagaimana diketahui sesuai Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 telah dibentuk Kemenristek/Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan perubahan dari Kemenristekdikti.
Dalam rilisnya, Bambang memastikan Kemenristek/BRIN, akan menyediakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan riset dan inovasi di Indonesia.
“Environment riset dan inovasi yang ingin kita bangun juga akan mendukung investasi, menciptakan banyak lapangan kerja, dan memperkuat UMKM,” kata Bambang.
Ia menekankan bahwa untuk mewujudkan cita-cita penciptaan ekosistem penguatan riset, teknologi dan inovasi di Indonesia, Kemenristek/BRIN membuka seluas-luasnya kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.
“Baik dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, media, dan sektor lain baik di tingkat nasional maupun internasional,” tandasnya.
Melansir dari merdeka.com, Kepala Sub Direktorat Riset Dasar, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek, Adhi Indra Hermanu menyatakan pemisahan Kemenristek dengan Dikti yang kini melebur dengan Kemendikbud, secara otomatis membuat jajaran pegawainya harus melakukan sejumlah penyesuaian.
“Jadi kita sedang dikejar waktu tiga bulan untuk membentuk struktur kelembagaan yang baru. Termasuk bagaimana proses transisi Dikti dengan kementerian yang baru yang bernama BRIN. Segera kami akan ikuti konfigurasinya, kalau harus kerjasama dengan dua institusi tetap akan kami ikuti,” kata Adhi Indra Hermanu.
Dia menyebut dalam proses transisi butuh waktu untuk menelaah informasi terbaru mengenai sistem kerja di lembaga kementeriannya yang baru.
“Ke depan harusnya sesuai yang diharapkan. Karena sekarang sudah sesuai on the track tapi kita masih butuh terobosan lagi untuk konteks riset dan teknologi,” ujarnya.
Di sisi lain, melansir dari cnnindonesia.com, Ketua Forum Rektor Indonesia terpilih periode 2020-2021 Arief Satria mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan presiden terkait pengaturan urusan perguruan tinggi di bawah Kemendikbud.
Arief menilai hal ini baik untuk upaya pembangunan karakter yang memang mestinya dimulai sejak tingkat pendidikan awal.
“Saya menyambut baik karena pendidikan tinggi dan pendidikan dasar atau menengah harus terintegrasi dengan baik,” jelas.
“Apalagi kita sedang membangun karakter mahasiswa. Maka tidak akan terlepas dari proses membangun karakter siswa di SMA,” lanjutnya. (Siedoo)
