JAKARTA – Bahasa Indonesia dicita-citakan menjadi bahasa kelas internasional. Untuk mencapai hal dibutuhkan peningkatkan pemahaman para diplomat Republik Indonesia mengenai misi besar internasionalisasi bahasa Indonesia.
“Kita punya misi diplomasi lunak, yaitu diplomasi kebahasaan. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia kita menjadi bahasa internasional,” kata Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dadang Sunendar.
Dadang berharap kolaborasi dan kerja sama antarinstansi dan lembaga semakin meningkat, baik di dalam maupun luar negeri.
“Kalau di dalam negeri kerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau untuk luar negeri dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),” ujarnya.
Guna mendukung hal tersebut digelar Seminar Internasional Kebahasaan pada 9—12 Juli 2019 di Jakarta. Sebagai penyelenggaranya Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK).
Tema yang diangkat “Memajukan Peran Bahasa dalam Kancah Kontemporer Bahasa Indonesia: Penguatan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Berbagai Bidang”; dan terdiri atas empat subtema, yaitu Kebinekaan Bahasa, Bahasa dan Pengajaran, Penerjemahan, dan Forensik Kebahasaan.
Disampaikan Dadang, diperlukan perencanaan menyeluruh dari berbagai program kebahasaan yang ada saat ini. Mulai pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, hingga kebijakan trigatra bangun bahasa. Yakni, pengutamaan bahasa negara, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing, menjadi semakin kuat.
“Dalam pembahasan juga disebutkan pengutamaan bahasa Indonesia di dalam maupun di luar negeri,” cetusnya.
Salah satu contoh dukungan antarlembaga dalam pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus mendorongnya menjadi bahasa internasional adalah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur fasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.
“Untuk bidang ESDM (energi dan sumber daya mineral), tenaga kerja asing yang bekerja di bidang ESDM di Indonesia harus memiliki keterampilan berbahasa Indonesia minimal tingkat madya,” katanya.
Ditambahkan, saat ini Kemendikbud memiliki 32 tempat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI). Ia berharap agar UKBI daring (dalam jaringan/online).
“Semoga ini membantu teman-teman di PPSDK untuk mewujudkan misinya menginternasionalisasikan bahasa Indonesia,” ujarnya.
Kepala PPSDK Kemendikbud, Emi Emilia menjelaskan, posisi bahasa Indonesia semakin kuat di kancah internasional.
“Dalam forum bilateral maupun multilateral, semakin banyak yang mencantumkan atau menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan dalam nota kesepahaman atau materi lain,” ungkap Emi Emilia.
Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Mahsun menegaskan, bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas diri manusia Indonesia masa depan.
Mahsun berharap agar pendidikan kebahasaan di sekolah tidak hanya mengajarkan tentang kaidah berbahasa yang baik dan benar saja. Namun, yang terpenting menumbuhkan pemahaman dan keyakinan yang kuat di benak setiap anak-anak Indonesia mengenai peran penting bahasa Indonesia.
“Peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam pembentukan Indonesia harus disampaikan dan diperkuat lagi. Mestinya lebih banyak di pendidikan dasar,” pesan Mahsun.
Guru Besar Universitas Negeri Mataram ini menyampaikan, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa menjadi salah satu faktor kunci untuk membangun integrasi sosial.
“Faktor kesamaan itu membangun komunikasi sosial. Penggunaan bahasa yang sama (bahasa Indonesia) itu membuka ruang terjadinya komunikasi sosial dan budaya yang mengarah pada integrasi sosial,” tutur Mahsun.
Karena itu, diperlukan upaya pengembangan strategi dengan memanfaatkan keberagaman bahasa untuk tujuan diplomasi kebahasaan menuju Indonesia yang berkedamaian; yang rukun, harmonis, toleran, dan tercipta kerja sama atau gotong royong yang penting bagi pembangunan nasional.
“Membangun Indonesia ini berarti juga menjaga masyarakatnya tetap satu,” ujar Mahsun.
Melalui studi linguistik diakronis, dikatakan Mahsun, pemerintah dapat mengembangkan program-program diplomasi kebahasaan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Disebutnya, hasil studi dapat menunjukkan kedekatan hubungan kekerabatan sebagai suatu bangsa yang besar.
“Kita mengembangkan perencanaan pemanfaatan bahasa, atau fakta-fakta (dari hasil penelitian) untuk membuat Indonesia yang lebih damai,” pungkas Mahsum. (Siedoo)
