MAGELANG – Para siswa – siswi di sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kota Magelang, Jawa Tengah mendapatkan bantuan seragam sekolah. Bantuan diberikan kepada 2.311 siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta dan negeri. Serta 3.552 siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta.
Penyerahan bantuan secara simbolis ini dilakukan saat upacara bendera, sekaligus penyerahan bantuan seragam untuk siswa SD dan SMP/MTs, di SMPN 5 Kota Magelang, Senin (15/10/2010). Pemerintah mengaku selama ini selalu memperhatikan kebutuhan anak – anak sekolah.
“Di Kota Magelang ini sekolah sudah gratis, seragam dan sepatu gratis. Ini berlaku tidak hanya untuk siswa dari Kota Magelang saja, namun semuanya,” kata Walikota Magelang Sigit Widyonindito.
Dia berharap, para siswa bisa menggunakan dan memanfaatkan seragam serta sepatu gratis tersebut demi kelancaran sekolah. Ia pun meminta para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar dan menempuh pendidikan di Kota Magelang.
“Terus fokus dan kerahkan kemampuan terbaik dalam menjalani pendidikan. Kelak, kesuksesan akan menyertai kalian semua,” jelasnya.
Terkait dengan pemberian bantuan seragam untuk siswa baru, Pemkot Magelang melalui peran Disdikbud. Seragam yang diberikan berupa 1 stel seragam OSIS, 1 stel seragam Pramuka, 1 pasang sepatu sekolah dan kaos kaki.
“Total anggaran untuk bantuan seragam ini sebesar Rp 2,38 miliar,” ungkap Kepala Disdikbud Kota Magelang, Taufik Nurbakin.
Taufik juga menjelaskan bahwa, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah merumuskan aturan untuk memperbantukan tenaga Tata Usaha (TU)/administrasi di Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kota Magelang. Selama ini, SD maupun TK Negeri di Kota Magelang belum memiliki tenaga administrasi karena kendala Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
Adapun untuk SD dan TK swasta telah memiliki tenaga administrasi sendiri. Sementara jumlah SD Negeri di Kota Magelang sendiri sebanyak 66 sekolah, untuk TK Negeri hanya 1 sekolah.
“Sesuai dengan Permendikbud, di SD dan TK negeri itu tidak ada Tata Usaha (TU). Sementara, sekolah harus mengelola tugas-tugas administrasi juga karena menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), manajemen aset,” jelasnya.
Taufik menyebutkan, dampak dari tidak adanya tenaga administrasi di SD dan TK tersebut, adalah guru harus merangkap tugas. “Ya guru ya merangkap jadi bendahara, pengurus barang. Sehingga tugas guru jadi tidak optimal,” ungkap Taufik.
Pengangkatan tenaga administrasi ini nantinya akan melalui proses seleksi dengan kriteria-kriteria tertentu.
“Tentu ada kriteria-kriteria tertentu, ini segera kita rumuskan. Anggaran tenaga administrasi multi fungsi ini nanti diambil dari APBD Kota Magelang. Sedangkan kontrak kerjanya dengan kepala sekolah,” katanya. (Siedoo)
