CIREBON - Instansi pendidikan seringkali lemah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Demikian ditandaskan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian (BK) DPR RI Helmizar. Karenanya, ia berharap mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa diberdayakan untuk membantu memanajemen dana BOS. Dinyatakan, perguruan tinggi ada tri dharma…
JAKARTA - Masukan dari Komisi X DPR RI terkait dengan sanksi pengurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak melaksanakan PPDB sesuai ketentuan Permendikbud No 51 Tahun 2018 mendapat respons dari Kemendikbud. Sebelum adanya tanggapan itu kementerian tersebut sudah menghapus sanksi bersamaan dengan revisi permendikbud. Melansir dari jpnn.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy…
JAKARTA - Karena menimbulkan polemik di masyarakat, regulasi soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah direvisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut wakil rakyat yang duduk di Senayan, DPR RI, revisi yang dilakukan mestinya tidak hanya hal-hal tertentu yang diprotes masyarakat, seperti zonasi dan jalur prestasi saja. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyatakan…
JAKARTA – Guna mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Katalog tersebut juga menjadi salah satu komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan…
JAKARTA – Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK jika tidak membuka jalur PPDB selain melalui zonasi, prestasi, dan orang tua akan mendapatkan sanksi. Sanksinya, pengurangan hingga pencabutan bantuan operasional sekolah (BOS). Itu sesuai pasal 41 huruf…
JAKARTA - Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang tidak akurat menyebabkan terjadinya kurang salur dan lebih salur pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Demikian ditandaskan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar. “Sehingga provinsi kekurangan membayar kepada pihak sekolah, karena langsung dari rekening umum pemerintah daerah, dan disampaikan kepada sekolah-sekolah.…
SURABAYA - Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang jamak dikenal dengan nama BOS, merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat yang harus digunakan untuk sekolah di Indonesia dan dilaporkan secara administratif. Dana yang diberikan untuk setiap sekolah juga tidak sedikit, bahkan setiap tahunnya mencapai ratusan juta rupiah. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7790 Tahun 2018…
SURABAYA – Sekolah di wilayah Surabaya, Jawa Timur harus memperhatikan syarat-syarat bila ingin tetap bisa mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Syarat utamanya adalah izin operasional sekolah. “Kalau izinnya mati, ya kami nggak bisa mencairkan dana BOS-nya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya Aston Tambunan dilansir dari jpnn.com. Ditandaskan, tanpa izin operasional, sekolah tidak memiliki…
