Siedoo, DI ASEAN, bidang pendidikan di Indonesia masih belum berjaya. Dari 10 negara yang ada, Indonesia duduk di peringkat lima. Indonesia masih kalah dari negara terdekat, seperti Malaysia, Singapura ataupun Brunai Darussalam.
Berikut peringkat lima besar pendidikan negara-negara ASEAN seperti dilansir Deutsche Welle.
1. Singapura
Sebagaimana yang ditulis Okezone, Singapura memiliki skor 0,768. Singapura tidak hanya memiliki salah satu sistem pendidikan berkualitas terbaik di ASEAN, tapi juga dunia. Saat ini negeri kepulauan tersebut, menempati posisi sembilan dalam Indeks Pendidikan UNESCO. Tahun 2013 silam tercatat hanya 1,3% murid sekolah yang gagal menuntaskan pendidikan.
2. Brunei Darussalam
Dengan nilai Indeks Pendidikan alias EDI sebesar 0,692, Brunei Darussalam menempati posisi 30 di dunia dan nomer dua di Asia Tenggara. Tidak mengherankan, pasalnya pemerintah Brunei menanggung semua biaya pendidikan. Termasuk ongkos penginapan, makanan, buku dan transportasi.
3. Malaysia
Dengan tingkat literasi penduduk dewasa yang mencapai 94%, tidak heran jika Malaysia mampu membukukan skor 0,671 di Indeks Pendidikan UNDP. Negeri jiran itu menempati posisi 62 dalam daftar pendidikan terbaik di dunia dan ketiga di ASEAN.
4. Thailand
Thailand adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki anggaran pendidikan tertinggi, yakni 7,6% dari Produk Domestik Brutto. Saat ini negeri gajah putih itu menempati posisi 89 di dunia dengan skor EDI sebesar 0.608.
5. Indonesia
Saat ini Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah.
Peringkat dibawah Indonesia ada Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar.
Untuk bisa menjadi nomor satu di ASEAN perlu ada upaya-upaya dari pemerintah. Termasuk memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak baik di dalam dunia pendidikan.
Menurut Jejen Musfah, Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan UIN Jakarta, ada lima budaya yang harus dirubah agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
Pertama, budaya menyontek
Siswa menyontek jawaban saat ujian nasional bahkan dipelopori oleh oknum guru dan kepala sekolah. Guru menjiplak karya ilmiah untuk kenaikan pangkat karena kompetensi meneliti dan menulis mereka rendah. Dosen menjiplak deskripsi diri saat sertifikasi, sehingga banyak yang tidak lulus.
“Profesor menjiplak karya ilmiah untuk mempertahankan status keprofesorannya. Dosen menjiplak karya mahasiswa untuk artikel jurnal atau penelitian,” tulisnya sebagaimana dimuat di Republika.
Kedua, budaya asal-asalan alias tidak mementingkan mutu
Sekolah dan Perguruan Tinggi (PT) berbenah diri hanya pada saat akan diakreditasi atau divisitasi. Sekolah dan PT tergabung dalam Organisasi Standar Internasional (ISO), tetapi mutunya tetap rendah, padahal biayanya cukup besar. Pemerintah mudah memberikan izin operasional program studi (prodi) pencetak bakal calon guru, padahal dosen dan fasilitas PT-nya tidak memadai.
“Pemerintah dan masyarakat tidak memerhatikan mutu dan gaji guru sehingga guru mengajar apa adanya,” sambungnya.
Ketiga, budaya lamban dan mempersulit
Pencairan dana BOS lamban, padahal kebutuhan operasional sekolah tidak bisa ditunda. Pencairan dana sertifikasi guru lamban, padahal sertifikasi dosen bisa lancar setiap bulan. Pengurusan kenaikan pangkat dosen lamban karena tidak segera dinilai, bahkan berkasnya bisa hilang. Akreditasi prodi lamban karena Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT kekurangan dana dan asesor.
“Penyelesaian studi S2 dan S3 sangat lamban karena mahasiswa tidak fokus menulis atau pejabat dan dosennya sibuk di luar kampus,” tulisnya lebih dalam.
Keempat, budaya gila jabatan dan gelar
Dosen memakai gelar doktor padahal belum selesai S3. Dosen menggungat rektor yang terpilih secara demokratis. Guru, dosen, dan anggota dewan membeli ijazah palsu. PT memberikan gelar doktor honoris causa kepada individu yang diragukan kelayakannya oleh masyarakat.
“Kuliah kelas jauh dan atau Sabtu-Minggu yang dosen dan prosesnya tidak sesuai standar tumbuh subur, padahal jelas dilarang pemerintah,” kritiknya.
Kelima, budaya manipulasi Pelaporan dana BOS tidak sesuai jumlah dana yang diterima sekolah karena “bocor” di sana-sini. Penggelembungan harga dalam pembelian barang seperti alat-alat laboratorium dan perpustakaan, baik di sekolah, PT, maupun instansi pendidikan.
“Pengurangan hari pelatihan, seminar, dan workshop sehingga hasilnya tidak maksimal,” tandasnya.
Dijelaskan lebih lanjut, kumpulan masalah di atas membudaya di setiap lapisan pendidikan karena minimnya pemimpin yang inovatif.
“Karena itu, ke depan pemerintah tidak cukup melakukan penilaian akreditasi prodi dan lembaga. Tetapi, penilaian kepemimpinan inovatif dan transformatif,” ucapnya.
