JAKARTA, siedoo.com – Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dengan matang persoalan teknis rencana pembatasan pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat mulai tahun 2023 mendatang. Jangan sampai pemberlakuan kebijakan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat.
Hal tersebut ditandaskan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut pemerintah harus memastikan lebih dulu akurasi basis data yang akan digunakan untuk pembatasan distribusi LPG 3 kg itu. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang malah tidak terdata.
“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” kata Mulyanto dilansir dari laman resmi DPR RI, Senin (19/12/2022).
Mulyanto menambahkan di satu sisi memang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan. Mengingat beban APBN saat ini cukup berat.
Apalagi ketika harga LPG internasional dan nilai tukar dollar AS kian melambung. Selain itu pembatasan ini juga perlu dilakukan agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran.
“Persoalannya adalah pada pendataan. Ini masalah serius karena data Pemerintah berbeda-beda,” tegasnya.
Apalagi, saat ini, pemerintah akan menggunakan data baru, yakni data P3KE. Mulyanto menyarankan sebaiknya Pemerintah melakukan sinkronisasi data dengan data-data yang telah ada yang selama ini dipakai secara akurat, baru melaksanakan uji coba terbatas lebih dahulu.
Kemudian dievaluasi sebelum memberlakukan kebijakan ini secara luas. Jangan serta-merta diterapkan.
“Ini bisa kacau di masyarakat,” ujar Legislator Dapil Banten III tersebut.
Mulyanto minta Pemerintah bertahap dan konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Jangan seperti pembatasan BBM yang menggunakan MyPertamina yang akhirnya maju-mundur, dan malah tak terdengar lagi beritanya hari ini.
“Bagusnya dimulai dahulu dengan pembatasan BBM, agar tepat sasaran. Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu,” tandasnya.
Melansir dari cnnindonesis.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menguji coba pembatasan pembelian LPG 3 Kg secara nasional mulai 2023.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan saat ini, kebijakan pembatasan itu sebetulnya sudah berlaku di beberapa daerah.
“Sekarang kita sudah mulai (pembatasan), namun tahun depan kita full kan,” ujarnya.
Menurutnya, pembatasan ini dilakukan untuk mencapai target pemerintah yakni subsidi tepat sasaran. Sebab, selama ini pembeli LPG 3Kg bukan hanya masyarakat miskin yang berhak, tapi ada juga orang kaya.
“Jadi ini kita evaluasi apa yang pernah dilakukan dan sekarang gimana supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya. (dpr/cnn/siedoo)