MAGELANG, siedoo.com – Penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) makin kencang dari daerah. Berbagai kalangan menolaknya. Termasuk dari wakil rakyat.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Magelang H Dalami Nur Sidiq bersuara lantang atas kenaikan harga tersebut. Bahkan dirinya mendukung tindakan walkout yang dilakukan FPKS DPR RI pada Selasa 6 September 2022 di Senayan, Jakarta.
“Kalau seperti ini cara mainnya, rakyat semakin sengsara. Semua serba mahal. Sudah nyari uang sulit, masih kena mental juga karena BBM naik,” tandas Dalami, Kamis (8/9/2022).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat pada Sabtu 3 September 2022 siang resmi menaikan harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax juga naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Dinilainya, kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi sangat berdampak pada keseharian masyarakat. Harga sembako dan bahan pokok mau tidak mau turut melambung tinggi. Kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai bangkit seusai pandemi covid-19 bisa kembali menjadi loyo.
“BBM itu sekarang jadi kebutuhan pokok. Orang berangkat kerja, sekolah, belanja ke pasar, berobat, ngurus dokumen kependudukan, hampir semua aktivitas masyarakat butuh mobilisasi. Dan itu jelas butuh BBM. Makanya kami menolak dengan tegas kenaikan harga BBM ini,” tambahnya.
Kenaikan harga BBM dapat memberikan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, utamanya di Kabupaten Magelang karena daya beli masyarakat akan menurun. Sebab itu, FPKS DPRD Kabupaten Magelang mendesak agar kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi segera dicabut oleh pemerintah.
“Segera cabut kebijakan ini,” tandasnya. (fpkskabmgl/siedoo)
