JAKARTA – Kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) didasari beberapa hal penting. Antara lain adanya ketersediaan dan keunggulan sumber daya akademik dan keinginan untuk memperdalam isu-isu ekonomi internasional, terutama yang terkait Pusat Studi Group of Twenty (G20).
“Harapan saya, kerja sama dengan Universitas Pelita Harapan adalah pionir untuk membuka peluang bagi perguruan tinggi lainnya dalam melaksanakan kerja sama serupa. Juga bagi mahasiswa UPH yang melakukan program magang, kerja sama ini tentunya menjadi momen pembelajaran yang dapat menjadi bekal mereka dimasa depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Kabinet Indonesia Maju, Dr. (H.C) Ir. Airlangga Hartanto, M.B.A., M.M.T.
Ia mengatakan itu saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Universitas Pelita Harapan dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani oleh Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Rektor UPH. Kerja sama berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (07/06/2021).
Kedua belah pihak akan berfokus pada peningkatan hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan dunia akademik yang saling memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak di bidang kerja sama ekonomi internasional. Antara lain meliputi pendirian Pusat Studi Group of Twenty (G20), penyelenggaraan program magang bagi mahasiswa UPH serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia para pihak terkait substansi kerja sama ekonomi internasional.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai Ketua Sekretariat Bidang Sherpa dan Finance Track, Susiwijono Moegiarso, S.E., M.E., membuka acara dengan memberikan pengantar. Bahwasannya kerja sama ini dilakukan sebagai bagian persiapan Panitia Nasional G20 sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, yang menyebutkan bahwa Panitia Nasional G20 dapat melakukan kerja sama dengan para pihak yang dapat mendukung suksesnya pelaksanaan acara tersebut.
“Harapan kami tentunya dengan pembentukan Pusat Studi G20 dengan pihak akademik, dapat membantu Panitia Nasional G20. Antara lain dalam riset/penelitian, inovasi dan penyediaan pakar untuk Presidensi G20, diharapkan dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan Presidensi G20 tahun 2022 mendatang,” jelas Susiwijono Moegiarso.
Sementara itu, Rektor UPH, Dr. (H.C) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. menyambut gembira atas diadakannya perjanjian kerja sama ini. Hal itu karena memberikan kontribusi produktif kepada komunitas akademis dan semua yang berkepentingan untuk meningkatkan kerja sama multilateral.
“Tentunya saya sangat berterimakasih UPH diberi kesempatan mendukung pemerintah dalam persiapan acara yang sangat penting ini. UPH akan berusaha maksimal untuk mensukseskan program itu. Kerja sama ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkaya proses pendidikan di UPH,” ujar Jonathan.
Respon positif juga dilontarkan Dr. Naniek N. Setijadi, S.Pd., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPH beserta jajarannya, atas ditunjuknya UPH sebagai mitra kerja sama Kemenko Perekonomian, secara khusus, atas pendirian Pusat Studi G20 yang akan berada di lingkungan FISIP UPH. Penunjukan ini merupakan suatu kehormatan bagi UPH, khususnya FISIP UPH, atas kepercayaan dan dukungan serta kerja sama untuk saling menunjang kegiatan-kegiatan penelitian dan forum diskusi ilmiah.
FISIP UPH juga akan siap dengan tenaga peneliti yang mumpuni dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan Pusat Studi G20 tersebut. Diharapkan, di masa depan, pusat studi ini dapat merangkul perguruan tinggi lainnya dan dengan pusat studi serupa, baik di dalam maupun luar negeri.
“Dengan demikian, Pusat Studi G20 Indonesia dapat menjadi Knowledge-Hub terkait isu-isu mengenai G20 secara nasional maupun regional, yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia dan dunia,” jelas Naniek.
Acara penandatanganan ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan hanya dihadiri oleh undangan yang terbatas yang dihadiri 14 mahasiswa magang dari UPH. (Siedoo)
