Categories: NasionalOpini

Bahaya Politik Dinasti di Negara Demokrasi

Share

Siedoo, Politik dinasti di momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 menjadi sorotan publik. Politik dinasti dapat diartikan praktik politik yang mewariskan kekuasaan secara turun temurun dalam kelompok hubungan keluarga. Di Indonesia, pewarisan tersebut diawali dengan status calon kepala daerah yang kemudian dipilih oleh rakyat secara langsung. Entah menang ataupun tidak.

Di tahun 2020, terdapat 270 daerah yang menggelar pilkada. Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur terdapat di sembilan provinsi. Meliputi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sedangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota ada di 37 kota. Sementara pemilihan bupati dan wakil bupati digelar di 224 kabupaten.

Dari daerah-daerah tersebut ada calon kepala daerah yang meneruskan estafet kepemimpinan sebelumnya. Yang masih terikat dengan kekerabatan atau keluarga. Barangkali di daerah Anda sedang melangsungkan momen pilkada. Dan, ada calon kepala daerah yang masih ada hubungan darah dengan petahana.

Memang secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar dan membatasi siapa pun. Termasuk anak atau keluarga presiden, gubernur, walikota, bupati sekalipun untuk terlibat dalam politik praktis “Aji mumpung”. Kebetulan orang tuanya sedang menjabat.

Politik dinasti dapat menyebabkan mandeknya fungsi partai sebagai sarana rekrutmen kader. Sehingga, anggota keluarga dinasti yang telah memiliki modal, finansial, popularitas dipandang lebih potensial menang dalam pemilihan dibandingkan orang biasa. Hal tersebut didukung oleh sistem pemilu di Indonesia yang sangat fokus pada personal dibandingkan program.

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menolak pasal antipolitik dinasti yang sebenarnya bisa menjadi penghalang menjamurnya politik kekerabatan. Larangan politik kekerabatan sudah tercantum dalam UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Namun, digugat ke MK dan dikabulkan karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam politik.

Mestinya, politik dinasti harus dilarang dengan tegas. Bila makin tumbuh subur, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik jadi macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan berpotensi kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan anggaran negara atau uang rakyat.

Bisa jadi politik dinasti untuk meneruskan estafet kepemimpinan dalam mengamankan hal-hal tertentu yang mengabaikan kepentingan rakyat. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Terlebih politik dinasti juga sulit mewujudkan cita-cita demokrasi. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif. Ini juga berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Maka dari itu, sebagai pemilih harus berpikir cerdas, jangan mudah kepincut dengan politik dinasti. Kita harus tahu juga latar belakang pendidikannya, kematangan berpikir, kematangan bermasyarakat, kematangan emosional. Dan satu lagi jangan tergoda dengan politik uang. Selamat menjadi pemilih cerdas. Lawan politik uang! (*)

Ketua Umum UNIMIG Indonesia

*Kris Setiyanto

Apa Tanggapan Anda ?
M Nur Ali
Leave a Comment

Recent Posts

Komunitas Bungkus Kehidupan, Wujud Rasa Kemanusiaan dari Untidar

Siedoo, Sejumlah mahasiswa Universitas Tidar menunjukkan kepedulian mereka terhadap nasib sebagian penghuni Kota Magelang Jawa Tengah yang kurang beruntung. Melalui…

10 jam yang lalu

Catat! Kebutuhan Sejuta Guru P3K hanya Jangka Pendek

JAKARTA - Pemerintah pusat fokus pada tahun 2021 perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan kapasitas hingga satu…

15 jam yang lalu

Belum Paham tentang Saham? Tengok Galeri Bursa Efek Untidar

Siedoo, SAHAM itu apa? Apa keuntungan menanam saham atau menabung saham? Apa saja risikonya? Bagaimana cara berbisnis saham? Apa itu…

16 jam yang lalu

Mewujudkan Masa Depan Indonesia dengan Pendidikan Pancasila

Siedoo, Pendidikan Pancasila memiliki posisi yang sangat penting untuk diajarkan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan tinggi. Bahkan diperguruan tinggi,…

2 hari yang lalu

I - BOT, Inovasi Pencarian Korban Bencana Alam Pakai Serangga

Siedoo, Pencarian para korban bencana alam selama ini lebih sering melibatkan hewan berupa anjing. Namun demikian, pencairan korban dan penyelamatan…

2 hari yang lalu

Tim Futsal DarkNight, Muncul di Tengah Suasana Pandemi

MAGELANG - Bermula dari rasa bosan karena berbulan-bulan harus belajar di rumah, belasan pelajar dari Kota dan Kabupaten Magelang, Jawa…

2 hari yang lalu