Semangat Anti Korupsi di Tubuh Akmil

MAGELANG – Kemampuan melawan praktek korupsi sangat dipengaruhi adanya sifat kejujuran, keberanian dan integritas dari. Apabila mau belajar dari kemajuan dan keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa lain, ternyata keberhasilan melawan korupsi harus dimiliki setiap lapisan masyarakat Indonesia. Terutama oleh para penyelenggara negara.

“Keberhasilan kampanye anti korupsi dalam jangka menengah dan jangka panjang, sangat dipengaruhi peran penyelenggara negara. Termasuk didalamnya peran dosen sebagai pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi atau mata kuliah umum dalam membangun kualitas SDM,” kata Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han).

Ia menyampaikan itu saat pembukaan Webinar Workshop Pengembangan Kapasitas Dosen Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dan Kementerian / Lembaga secara virtual bersama berbagai tokoh, di ruang kerja Gubernur Akmil, Selasa (15/9/2020).

“Kualitas SDM dan nilai-nilai semangat anti korupsi harus menjadi bagian dari materi ajar yang bernilai krusial untuk diberikan pada setiap lembaga pendidikan tinggi, baik di lingkungan sipil maupun militer,” kata Gubernur Akmil.

Gubernur menyampaikan, pada hakekatnya kegiatan webinar ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada jenjang pendidikan tinggi. Sehingga berimplikasi positif pada pembangunan karakter para dosen dan pendidik agar mampu menyebarluaskan nilai-nilai integritas. Serta semangat perjuangan untuk melawan dan mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan pendidikan maupun satuan kerja masing-masing.

“Sehingga tercipta perubahan tata kelola terintegrasi Perguruan Tinggi ke arah yang lebih maju, tertib, modern dan visioner,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa, Akademi Militer selalu berkomitmen untuk membangun semangat anti korupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai dasar berupa nilai kejujuran, nilai keberanian dan nilai integritas kedalam materi ajar di semua tingkat pendidikan di lingkungan TNI AD.

“Dalam hal ini, Akmil sedang menyusun mata kuliah anti korupsi, walaupun secara tersirat bahwa perilaku anti korupsi ini telah dijabarkan dalam Perkhustar, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI,” ungkap dia.

Gubernur Akmil menguraikan, rusaknya perekonomian suatu negara sangat berimplikasi terhadap segenap aspek kehidupan. Termasuk stabilitas keamanan yang ditopang oleh kemampuan dan kekuatan pertahanan negara.

“Oleh karena itu, semangat Anti Korupsi harus menjadi bagian integral dari semangat Bela Negara. Materi Ajar di Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi yang menanamkan semangat anti korupsi akan dapat membangun suatu struktur lapisan masyarakat dengan budaya Anti Korupsi,” katanya.

Webinar itu juga diikuti berbagai tokoh nasional. Seperti Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Prof. Ir. R. Syarief Widjaja, Ph.D., Kepala BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Sugihardjo, M.Si, Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Dr. Anggara Hayun Anupraja, Kepala BPPSDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta.

“Lembaga Pendidikan Tinggi di TNI AD menanamkan nilai-nilai dasar keprajuritan dan nilai-nilai dasar Pancasila untuk membentuk karakter para Taruna sebagai kader pimpinan TNI di masa depan. Generasi muda TNI diharapkan dapat bekerjasama dan bersinergi dengan komponen bangsa lainnya dalam mencegah perilaku korupsi,” katanya.

Pembentukan karakter yang tangguh dilandasi oleh kesadaran anti korupsi menjadi hal yang penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pembentukan karakter yang dilandasi kesadaran anti korupsi harus dimulai sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, membangun kedisiplinan, mengedepankan kepentingan umum dan melatih pola hidup yang sederhana.

“Hal-hal tersebut juga harus didukung oleh peran dan upaya komprehensif masyarakat dengan melaporkan dugaan tindakan pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya. Menumbuhkan literasi pendidikan dan kultur Anti Korupsi serta mencermati rekam jejak calon pemimpin yang Anti Korupsi serta ketegasan dalam penegakan hukum,” tegasnya. (Siedoo)