Siedoo, Sebelum ada larangan pulang kampung, banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong melakukan deurbanisasi untuk menghindari dampak resesi ekonomi di kota besar, yang semakin hari semakin terpuruk, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja formal yang dirumahkan atau di PHK.
Kini, semua berbalik arah. Mayoritas di antara mereka pulang kampung. Fenomena ini tentu bisa mengurangi beban perkotaan, sehingga terjadi sharing kapasitas kota-desa. Hingga membentuk keseimbangan baru antara kota dan desa.
Desa diyakini para pelaku deurbanisasi mempunyai daya absorbs tenaga kerja yang tidak pernah jenuh. Berapa pun tenaga kerja dapat terserap meskipun dengan pendapatan yang rendah. Begitu juga di desa, segala kebutuhan primer dapat dipenuhi dengan murah. Itulah sebabnya, ketika pemerintah melarang deurbanisasi seiring dengan semakin mengganasnya penyebaran wabah, banyak sekali masyarakat yang nekat pulang kampung.
Tidak Kuat Menanggung Great Depression
Mereka tidak lagi kuat menanggung great depression yang semakin hari semakin menghimpit kehidupannya. Dengan resiko apa pun, mereka tetap nekat pulang kampung karena yakin. Meskipun di kampung langsung menjadi ODP, tetapi hati mereka lebih tenteram dari pada di kota tanpa nasib yang jelas.
Elastisitas kebijakan di kampung itulah yang juga menjadi keyakinan para pelaku deurbanisasi bersikukuh untuk kembali ke desa
Harapan ke Depan Dengan Penguatan IT
Deurbanisasi yang sudah terjadi diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan. Ada keseimbangan baru terutama dalam hubungan ekonomi kota dan desa. Desa sebagai pensuplai dan kota sebagai penyerap seluruh produk pertanian dan manufaktur dari perdesaan. Ketika para pelaku deurbanisasi itu tetap tinggal di desa, maka beban perkota dalam menanggung ledakan jumlah pendatang menjadi semakin ringan.
Oleh karena itu, mereka yang sudah pulang kampung diharapkan dapat mengembangan jiwa entrepreneurship melalui e-commerce (perdagangan online) sehingga bisa melakukan direct selling lintas kota-desa bahkan negara. Hal itu akan dapat mengurangi jumlah masyarakat perkotaan yang terpelanting pada sektor informal yang tidak prospektif.
Sumber daya manusia yang sudah ‘kapok’ tinggal di kota dan niat insun menetap di kampung halaman, dengan tetap membawa semangat kegigihan dalam bekerja, tentu mempunyai peluang berhasil.
Saat inilah waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi diri, ketika sarana teknologi telah tersedia dengan mudah, kota dan desa tidak lagi berjarak, sangat terbuka kesempatan untuk memulai kehidupan baru di desa yang lebih humanis dan toleran.
Pertumbuhan masyarakat miskin di perkotaan, seharusnya bisa membuka mata dan pemahaman para pelaku deurbanisasi, untuk tidak kembali ke kota besar. Bantuan pemerintah bagi masyarakat kota di saat pandemi ini, ternyata hanya mampu menutup 10-20% kebutuhan total yang ada. Kekurangannya harus ditutup sendiri oleh masyarakat, meskipun mereka tidak bekerja sama sekali.
Untungnya, banyak sekali masyarakat filantropi di perkotaan. Di mana mereka bergotong royong membantu mereka yang tidak mampu menutup 80% kebutuhan hidup masyarakat miskin yang tidak tertangani pemerintah.
Andaikan dari 320.435 pemudik Jawa Tengah tidak kembali ke kota besar, tentu mereka dapat menghidupkan dan meratakan ekonomi ke daerah-daerah serta dapat mengembangkan daerahnya melalui berbagai kegiatan bisnis modern berbantukan IT. Mereka dapat memasok seluruh kebutuhan masyarakat kota melalui bantuan IT yang diaplikasikan.
Kalau hal itu dapat terwujud, jumlah masyarakat miskin di perkotaan akan sangat berkurang, sementara itu, jumlah masyarakat mampu secara ekonomi di perdesaan menjadi bertambah drastis. Kondisi tersebut juga akan menghapus 33,24 juta jiwa yang terancam miskin akibat pagebluk ini. Kondisi itu juga akan menarik masyarakat kota yang terpelanting untuk kembali ke kampung. Selanjutnya mengikuti jejak teman-temanya yang sudah berhasil membuka berbagai platform start up dan e-business di kampung.
Perlunya Perubahan Pola Kerja Jangka Panjang
Bertahun-tahun tinggal di kota besar -berdesakan dan bergelantungan di busway dan MRT, berangkat dini hari, pulang malam hari, tinggal di tempat kumuh padat huni- namun nasib belum juga berubah. Hidup masih jauh dari layak dan sejahtera. Realitas ini sebenarnya bisa membuka hati mereka untuk melakukan perubahan pola kerja jangka panjang.
Caranya, yaitu dengan tetap melanjutkan usahanya di kampung yang sudah dimulai sejak ada Corona. Dengan tetap tinggal dan berusaha dari kampung, tentu kiprah usaha dapat menyasar masyarakat kota, hingga menghasilkan pendapatan yang jauh lebih baik dibandingkan di kota.
Ketika mereka kembali ke kota besar, sudah dapat dipastikan mereka akan kembali menjadi buruh rentan yang mudah sekali menjadi miskin ketika ada riyak ekonomi yang kurang ramah. Bahkan mereka bisa jadi hanya akan menjadi beban pemerintah kota besar yang semakin hari semakin berat dalam menanggung kaum urban yang sudah lagi tidak dikehendaki karena over kapasitas.
Perlindungan sosial pemerintah kota yang semakin hari semakin menurun hendaknya juga dipahami oleh masyarakat urban yang sudah di kampung, untuk tidak lagi kembali ke kota besar, sehingga sumber daya dapat terdistribusi secara merata tanpa ada ‘jomplangan’ beban pembangunan kota-desa. (*)
Dr. Basrowi
Pengamat Kebijakan Publik,
Tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat