HMI, Antara Pengabdian dan Lahan Bisnis Politik

Siedoo, Dalam ingatan kolektif bangsa, kita tahu bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi mahasiswa Islam yang berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Jelas dalam lahirnya HMI memberikan format terhadap persoalan kebangsaan dan keumatan. Seiring bergulir dan hadirnya HMI memiliki relevansi dan perjuangan dalam konstalasi dan proses pergejolakan dinamika bangsa.

Kita tahu dalam revolusi mentalitas bangsa, HMI turut hadir dalam menggunakan kapasitas nalar kritisnya dan selalu berijtihad untuk membangun, mempengaruhi dan merawat keutuhan terhadap ekspektasi dalam keberlangsungan kehidupan bernegara.

Ketika saya mencoba mencari dan menemukan berbagai literature dan referensi tentang HMI, sempat terlintas di benak statement Nurcholis Madjid atau Cak Nur yang cukup fenomenal ’’Bubarkan saja HMI”. Ini pernyataan yang cukup menggelitik pemikiran kita. Sebuah corak berpikir dan cara pandang yang tentunya di dorong oleh hasrat untuk mencari secara kritis persoalan persoalan yang paling krusial di tubuh HMI itu sendiri.

Pernyataan yang dikeluarkan Cak Nur ketika momentum milad HMI ke 50 tahun 1997, dalam dramaturgi pemikirannya, ulang tahun HMI bukanlah ulang tahun emas melainkan besi keratan. Hal ini kemudian menjadi kegelisahan intelektual Cak Nur ketika melihat HMI terlalu serat dengan kepentingan politis, yang cenderung dan bahkan terlalu dekat dengan pemerintahan orde baru. Selain itu juga aliansi HMI dengan kelompok Cipayung cukup retak.

Lalu bagaimana HMI kekinian?

Ketika kita mengamati secara seksama realitas kondisi HMI kekinian, kita diperhadapkan pada kondisi disorientasi dan terjadi dekadensi yang cukup memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan krisis dan dilema intelektualitas yang kemudian melenceng dari fatwah dan titah perjuangan HMI itu sendiri. Perubahan sosial yang terus menerus terjadi dari massa ke massa adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat terelakan. Hal inipun kemudian dirasakan di tubuh HMI.

Perubahan yang cukup berimplikasi yang merombak secara totalitas sendi sendi khittah perjuangan HMI, yang secara tidak sadar telah menguluti dan menelanjangi marwah HMI.

Realitas kondisi hari ini, HMI ternyata dipandang sebagai organisasi yang mampu menciptakan dan melahirkan kader-kader opurtunis yang hanya memikirkan ego individualistik dan kelompok, dengan mengedepankan persoalan kultur, gerbong bahkan persoalan primordialisme. Selain itu juga keterlibatan HMI di tengah hiruk pikuk persoalan bangsa mengalami distorsi terhadap khittah dan platform HMI sebagai organisasi perjuangan.

Ketika kita menjejaki pergulatan identitas nasional dalam menakar format realisasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya HMI adalah tonggak sejarah revolusi mentalitas bangsa Indonesia.

Hal ini pada prinsipnya merupakan khittah perjuangan setiap kader. Dimana realitas keberadaan HMI tentu diyakini sebagai wadah atau laboratorium intelektual dalam mengembangkan dan membuka ruang sosial terhadap pengembangan cita cita negara sebagai mana platform perjuangannya, yakni melihat persoalan kebangsaan dan keumatan.

Dalam konteks sejarah nasional HMI mencoba memanggungkan Indonesia dengan berbagai tradisi serta aktualisasi perwujudannya, di hadapan publik Indonesia yang dalam gerakan perjuangannya mengakumulasikan semua komponen bangsa.

HMI sebagai organisasi perjuangan pada prinsipnya menjadi hal yang paling mendasar terhadap kerangka pemenuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semakin menguatnya persoalan transidentitas dan transkultural dalam beberapa kurun terakhir menjadi polemik di negeri ini.

Menyelusuri ruang kehidupan HMI dalam beberapa tahun terakhir mengalami situasi paradoks. Hal ini menggambarkan adanya kondisi dilematis. Sehingga, menjadi tantangan kian membesar dewasa ini dalam mereaktualisasikan marwah organisasi sebagai mana termaktub dalam konstitusi. Yakni, konstruk independensi organisatoris dan independensi etis dalam setiap pergerakan kader HMI.

Sebagai organisasi ke-Islam-an dan kebangsaan HMI perlu mengembangkan nilai-nilai kebenaran universal dalam menghadapi krisis moral, ketika wawasan keumatan mulai menghilang dari setiap jejak langkah perjuangan kader. Dalam ingatan kolektif bangsa kita tahu bahwa ketika seorang Lafran Pane mendirikan HMI, ada harapan besar yang terpatri dalam wajahnya. Sebab pada saat HMI dideklarasikkan adanya bentuk pengakuan bahwa sebagai kader umat dan kader bangsa, HMI tidak menjadi underbouw sebuah partai politik maupun nonpraksis politik kekuasaan.

Ketika kita kembali membuka lembaran sejarah keberadaan HMI, wajar jika Jenderal Besar Sudirman saat itu mengatakan HMI sebagai “Harapan Masyarakat Indonesia”. Sebab, dalam internal keberadaan HMI itu sendiri berhimpunnya pemikir pemikir revolusioner dengan berbagai variasi keilmuan.

Dalam usianya yang ke 73 tahun ini, HMI mengalami hiruk pikuk yang sangat luar biasa. Hal ini yang kemudian coba digugat dan dikritik oleh kanda Cak Nur, seperti yang di atas “Bubarkan saja HMI”. Ini pernyataan yang cukup menggelitik pemikiran kita sebenarnya.

Sebab dalam tafsirannya Cak Nur bahwa di usia yang sudah matang ini, HMI sudah saatnya memantapkan langkah dalam memobilisasi kader dalam mengejewantahkan Mission HMI, bukan sibuk dengan godaan politik kekuasaan.

Dalam manifestasi jalan lurus HMI sejatinya sudah boncengi oleh kepentingan politik praksis, kita tahu bahwa kejayaan HMI di dasarkan pada kulturnya yakni mengembangkan budaya membaca dan kajian yang menjadi telaah kritis dan pola konsumtif kader HMI namun melihat gerakan HMI kekinian terlalu euforia dengan bergaining struktural mungkin kerena hampir sebagian besar pejabat negara ini alumni HMI sehingga kebanggaan ini membuat HMI terlalu dekat kepentingan politik kekuasaan.

Himpunan sudah tidak lagi sebagai wadah/ruang transaksi dan transformasi gagasan melainkan merupakan produk transaksi kekuasaan. Sehingga, mengnihilasi ruangan independensi HMI. Kita tahu bahwa prinsip non praktis politis bukan berarti menggambarkan bahwa HMI buta akan politik. Melainkan, adanya bentuk pengakuan bahwa sikap independensi menjadi kekuatan moral dalam melihat dan menggugat persoalan keumatan dan kebangsaan. Sehingga HMI tidak melindungi kepentingan elit kekuasaan secara sepihak.

Dalam situasi seperti ini mengindikasikan bahwa budaya konsumtif struktur politik kader semakin marak maraknya di pelihara dan menggurita. Sehingga memberikan ruang terhadap pola komando yang kaku. Misalnya dalam beberapa temuan kasus arahan kanda, perintah kanda, merapat ke kantor/instansi A, B, dan berbagai prototipe lainnya yang memberikan kecenderungan terhadap pola ketergantungan kader kepada institusi politik maupun para birokrat dalam menjadikan HMI sebagai instrumen politik.

Ada semacam badai politik besar yang kian menghancurkan HMI. HMI bukanlah organisasi massa yang harus bertengker dan bertarung dipanggung kepentingan publik terhadap upaya pemenuhan syahwat politik. Namun, secara esensial HMI adalah organisasi kemahasiswaan dengan berjubel komitmen, yang bergerak dalam khittah perjuangan dalam mengembangkan dengan satu tujuan. Yaitu, “Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, yang Bernafaskan Islam dan Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang Diridhoi oleh Allah SWT”. (*)

Syaf Lessy

Wakil Bendara Umum PB HMI