BATANG – Bupati Batang, Jawa Tengah, Wihaji berharap, pendidikan anti korupsi bisa masuk dalam muatan lokal dalam pendidikan karakter di sekolah – sekolah. Untuk materi anti korupsinya bisa mengambil atau mendonwload dari KPK.
“Ini ikhtiar KPK yang harus dan wajib kita tindak lanjuti untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki integritas. Supaya generasi Batang 5 tahun sampai 10 tahun mendatang bisa benar – benar anti korupsi,” jelas Wihaji melansir dari radarpekalongan.com.
Diakuinya, selama ini setiap kali dalam bupati mengajar mengampanyekan pendidikan karakter dan budi pekerti. Karena, dari pendidikanlah kualitas suatu bangsa akan meningkat.
Selain itu, pada tiga tahun yang lalu Pemerintah Kabupaten Batang terkait transpransi anggaran direkomendasikan oleh KPK sebagai pusat rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten/kota di Indonesia.
“Rekomendasi KPK ini dinilai baik dalam penyelenggaraan daerah dengan sistem aplikasi e-Budgeting, e-planing, e- bansos sampai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP),” tandasnya.
Untuk melakukan tindakan mitigasi dan pencegahan korupsi agar tidak menjadi budaya, Pemerintah Kabupaten Batang telah menjalin kerja sama dengan KPK tentang peraturan bupati implementasi pendidikan anti korupsi.
Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Batang Wihaji bersama Bupati dan Wali Kota se Jawa Tengah dengan Pimpinan KPK yang berlangsung di Balai Kota Surakarta Jawa Tengan, Jumat, (27/9/2019).
MoU tentang implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan dalam Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Kegiatan tersebut juga disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Kerjasama ini merupakan komitmen kami selaku kepala daerah agar tercipta birokrasi bersih, serta membentuk generasi muda yang memiliki integritas dan anti korupsi,” tandasnya.
Melansir dari kompas.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alenxander Marwata mengungkapkan, pihaknya kini tak hanya ingin dikenal sebagai pemberantas dan penangkap koruptor. Lebih dari itu, KPK ingin selalu hadir dalam upaya pencegahan korupsi.
Salah satu langkah nyatanya dengan memasukkan mata pelajaran anti korupsi ke dalam sistem pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Dengan begitu diharapkan akan terbentuk karakter dan nilai anti korupsi dalam diri anak, baik melalui pendidikan formal maupun lingkungannya.
“KPK menyediakan modul-modul pendidikan antikorupsi yang dapat diunduh secara gratis. Silakan dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi,” katanya. (Siedoo)
