Percepat Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat

JAYAPURA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Beberapa program yang akan difokuskan di antaranya penyediaan sekolah satu atap berpola asrama, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Disamping itu, dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah telah membangun 34 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpola asrama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah.

“Intervensi penyediaan sekolah sekolah di daerah terpencil itu menjadi prioritas. Terutama juga konektivitas bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet itu kita prioritaskan dulu. Kita coba selesaikan tahun ini,” kata Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw.

Mendikbud Muhadjir Effendy telah meresmikan Sekretariat Percepatan Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat di Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, di Kota Raja, Jayapura, Papua, Senin (23/9). Pembentukan tim ad hoc ini penting untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di dua wilayah tersebut.

Dikatakan James, secara umum dua tugas besar yang diemban tim percepatan pembangunan pendidikan di dua daerah itu adalah koordinasi dan fasilitasi.

“Kita lakukan pembinaan pusat terhadap provinsi. Kemudian memfasilitasi provinsi membina kabupaten/kota sesuai dengan PP tentang Pembinaan dan Pengawasan,” ujarnya.

Kemudian penerapan kurikulum kontekstual Papua dan Papua Barat disusun berdasarkan muatan lokal dan juga bahasa daerah yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar.

Terdapat kurikulum untuk masyarakat pemburu dan peramu, kurikulum masyarakat perdesaan, dan kurikulum masyarakat perkotaan. Penguatan dalam bentuk bimbingan teknis implementasi dan pendampingan akan terus dilakukan.

“Pembinaan mutu guru juga dilakukan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran,” ujar James Modouw.

Fasilitasi akses pendidikan bagi kelompok marjinal juga terus dilakukan pemerintah pusat. Dicontohkan James, saat ini dukungan diberikan melalui Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) serta Kartu Indonesia Pintar kepada putra Papua dan Papua Barat.

Selain pihak pemerintah daerah, Kemendikbud juga terbuka untuk melakukan fasilitasi bagi dukungan publik untuk memajukan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, maupun berbagai program kemitraan.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan diperlukan pendekatan khusus dan tidak biasa untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu tugas tim adalah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Sedangkan pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu, tim juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi di luar Kemendikbud.

“Karena pendidikan itu tidak bisa dikerjakan oleh sektor pendidikan saja. Misalnya Kemendikbud sudah membangun unit sekolah baru, tetapi akses jalannya harus dibangun PU, nanti listriknya oleh ESDM, dan akses informasinya oleh Kominfo,” tutur Muhadjir.

Mendikbud menekankan agar kinerja tim tersebut harus terukur dan memiliki target yang jelas. Selain itu, tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 342/P/2019 ini juga harus mampu memetakan daerah-daerah yang benar-benar tertinggal. (Siedoo)