Pemerintah Pusat Ingin 25 Persen PNS Memiliki Talenta

JAKARTA – Sesuai kondisi zaman, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus memiliki kemampuan yang lebih. Sistem rekrutmennya di tahun 2019 ini akan ada perbaikan.

“Kami ingin dari 4,3 juta PNS ada 25 persen PNS yang bertalenta makanya dari rekrutmen diperbaiki sistemnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dilansir dari jpnn.com.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Prioritas jabatan masih tetap tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hukum, peneliti, dan lainnya.

“Guru masih ya karena Kemendikbud mengajukan usulan,” tandasnya.

Terkait waktunya, ditandaskan, rekrutmen CPNS 2019 akan dilakukan pada Oktober mendatang. Namun, dia belum bisa memastikan kapan tanggal pelaksanaannya.

“Rekrutmen CPNS Oktober, di atas tanggal 20 Oktober, habis pelantikan presiden dan wapres lah,” akunya.

Dia menyebutkan, dalam rekrutmen CPNS 2019, formasi yang disiapkan 100 ribu orang. Hingga saat ini sudah banyak yang instansi pusat dan daerah mengajukan usulan serta siap melaksanakannya.

“Sudah banyak instansi yang siap seperti Kemendikbud, Kemenhan, Kejagung, Mahkamah Agung, Pemda, dan lainnya,” ujarnya.

Dalam mendukung pelaksanaan seleksi CPNS 2019, Badan Kepegawaian Nasional sudah meminjam fasilitas komputer di sekolah-sekolah. Dengan adanya kerja sama BKN dan Kemenkeu ini, maka fasilitas komputer untuk menunjang kegiatan BKN akan bertambah.

“Kemenkeu kan harus connect dengan kantor-kantornya di seluruh Indonesia kan. Nah pada saat misalnya pendaftaran CPNS boleh nggak itu kita pakai sebentar? Jadi kan nggak perlu menggunakan yang lain-lain lagi kan?” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dilansir dari detik.com.

Dijelaskan, efisiensi tersebut bisa menekan pengeluaran hingga Rp 250 miliar. Ia melihat pengalaman tahun lalu, yakni BKN harus mengeluarkan biaya hingga Rp 250 miliar untuk sewa komputer di daerah-daerah yang memfasilitasi pendaftaran CPNS.

“Tahun lalu kan kita sewa komputer untuk tes itu mahal, jadi kenapa kita tidak berkolaborasi misalnya dengan Kemendikbud untuk menggunakan fasilitas UNBK, dengan Kemenag untuk menggunakan fasilitas UNBK yang ada di madrasah-madrasah,” katanya.

“Kan jadi tidak perlu menyewa dan itu akan jadi hemat biayanya. Tahun lalu saja hampir Rp 250 miliar kita menyewa perangkat itu. Rp 250 miliar kan bisa menjadi 0, itu akan sebesar itu,” tambahnya. (Siedoo)