JAKARTA – Tantangan pendidikan di Indonesia tidaklah sedikit. Diantara tantangannya adalah wajib (wajar) belajar 12 tahun yang gratis, peningkatan mutu kurikulum, hingga keterjangkauan pendidikan oleh masyarakat miskin masih menjadi permasalahan di daerah.
“Itu semua menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah,” kata Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti dilansir dari dpr.go.id.
Karena kualitas pendidikan yang buruk, lanjutnya, akan membuat Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara lain. “Saya berharap khusus untuk sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasaran pendidikan di sekolahnya,” jelas Linda.
Perempuan berjilbab ini menilai masih banyaknya permasalahan di bidang pendidikan salah satunya karena minimnya perhatian pemerintah. Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2.
Di dalam pasal ini ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayainya
Tidak hanya itu, lanjutnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai kebijakan pembaharuan pendidikan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menyusun program atau kegiatan yang terencana, terarah dan berkesinambungan.
Sehingga, keluaran pendidikan nasional mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. “Sayangnya, pada kenyataannya berbagai regulasi tersebut belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan yang ada,” tandasnya.
Salah satu permasalahan yang sering ditemui di daerah adalah, lanjutnya, kurangnya sarana dan prasarana. Hal itu yang menyebabkan kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, jumlah guru yang terbatas, dan biaya pendidikan yang mahal.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan dorongan sekolah-sekolah vokasi sebagai alternatif untuk memberikan peluang kerja bagi lulusannya dengan membuat link and match sekolah kejuruan dengan dunia usaha.
Pemerintah daerah melalui APBD diharapkan juga benar benar memberikan porsi 20 persen anggaran pendidikan di daerahnya, selain mendapat bantuan dana transfer ke daerah dari APBN.
“Sejatinya, penjabaran Pancasila dengan sebenar-benarnya dalam dunia pendidikan dapat memberikan keadilan bagi anak-anak Indonesia. Kesejateraan dan kemakmuran sangat pararel dan signifikan dengan dunia pendidikan, kemiskinan juga akan berkurang dengan peningkatan pendidikan,” tandasnya.
Sementara itu Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan wajar 12 tahun belum tercapai secara maksimal. “Kita masih belum maksimal,” ujar Muhadjir dilansir dari merdeka.ccom.
Dia berharap, dengan sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan secara bertahap, maka program wajib belajar 12 tahun bisa terwujud.
“Kita harapkan kita akan bisa segera mencapai titik optimum wajib belajar, khususnya wajib belajar 12 tahun,” ucap Muhadjir.
Selain itu, lanjut dia, persoalan lain adalah belum bisa dilakukan sepenuhnya adalah perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
“Kemudian yang kedua perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang selama ini juga masih belum bisa kita capai secara maksimum. Tetapi tingkat pertumbuhannya sudah sangat baik,” jelasnya. (Siedoo)