JAKARTA – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati tiap tanggal 2 Mei yang diambil dari hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara. Tokoh pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional. Di momen Hardiknas tahun ini, Mendikbud Muhadjir Effendy merasa bersyukur bangsa Indonesia baru saja berhasil melewati tahap puncak perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, tanggal 17 April 2019, pencoblosan.
“Kini prosesnya masih berlanjut menuju penentuan akhir tanggal 22 mei 2019. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, di dalam Pemilihan Umum harus terjadi proses pembelajaran bagi setiap warga negara,” kata Muhadjir.
Proses belajar, lanjutnya, pada hakikatnya adalah momentum terjadinya perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Dalam hal ini semakin dewasa dalam berdemokrasi.
“Perlu kita ketahui bersama bahwa terbentuknya warga negara yang demokratis merupakan tujuan pendidikan nasional di Indonesia,” jelasnya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13: menyebutkan Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
“Adalah hal yang lumrah, dalam kontestasi demokrasi selalu meninggalkan jejak-jejak residual yang bisa menimbulkan keretakan bahkan perpecahan. Dalam momentum seperti ini tanggung jawab nasional dipertaruhkan.
“Tanggung jawab untuk selalu menjaga aset vital bangsa yang tak ternilai harganya, yaitu semangat kerukunan, persaudaraan, dan persatuan,” tegasnya.
Empat Tahun Kebelakang Fokus Infrastruktur
Dinyatakan Muhadjir, selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur atau prasarana. Pembangunan prasarana transportasi darat, laut maupun udara. Mulai jalan tol hingga jalan pedesaan, pelabuhan, dan lapangan terbang.
Di samping infrastruktur komunikasi, infrastruktur pengairan untuk memenuhi kebutuhan air dan irigasi serta infrastruktur energi. Kecukupan infrastruktur adalah merupakan prasyarat untuk menjadi negara maju.
“Tidak ada satupun negara maju tanpa didukung infrastruktur yang cukup. Dalam hal infrastruktur ini, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Jokowi, Indonesia baru memiliki sekitar 39 persen dari yang seharusnya. Walaupun demikian, alhamdulillah, pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya,” paparnya.
Di samping pembangunan infrastruktur, Pemerintahan juga memulai pembangunan dari pinggiran. Keduanya memiliki makna yang mendalam. Dengan terbangunnya infrastruktur khususnya transportasi dan komunikasi, konektivitas seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan.
“Wilayah Indonesia betul-betul tersatukan di alam nyata, bukan hanya di alam idea,” singkatnya.
Di sisi lain, jelasnya, pembangunan di wilayah pinggiran dapat mempertegas kehadiran dan kedaulatan negara. Kalau singa jantan, si raja hutan, menandai batas wilayah kekuasaannya dengan menebar aroma air seninya, negara menandai batas kedaulatannya dengan menebar “aroma” pembangunan besar besaran di wilayah pinggiran dan perbatasan.
Dalam rangka menerjemahkan kebijakan tersebut di sektor pendidikan, Kemendikbud telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
“Bahkan,Kemendikbud memberi perhatian khusus pada pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di luar batas negara, seperti anak-anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah dan Serawak, negara bagian Malaysia,” jelasnya. (Siedoo)
