Hasil penelitian mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Magelang.

Daerah

Mahasiswa Teliti Akuntablitas Pemerintah Kabupaten Magelang


MAGELANG – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang (UM Magelang) meniliti akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang. Akuntablitias kinerja ini merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai yang sudah ditetapkan secara periodik. Kejelasan pelaporan ini, nantinya akan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat B (baik) dalam pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pada 2011 silam. Akan tetapi, hal tersebut tidak diikuti kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Ini terbukti dengan masih banyaknya daerah yang memperoleh hasil dengan predikat dibawahnya.

“Kabupaten Magelang mendapat predikat C pada 2011 dan naik menjadi CC di 2013,” kata Khabibaturochmah, mahasiswi  Prodi Managemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Magelang.

Namun demikian, Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan bahwa hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Magelang masih ditemui kelemahan. Kelemahan yang selama ini dirasakan ada pada sistem pengendalian intern dan masih dijumpai adanya ketidakpatuhan aparatur pemerintah terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Lebih jauh, penelitian ini merupakan salah satu proposal yang juga diajukan mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Proposal yang yang diajukan dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kinerja Manajerial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang” berhasil lolos dan mendapatkan pendanaan dari DIKTI pada tahun ini.

Biba menjelaskan bahwa penelitian ini melibatkan kepala dinas dan staff bagian keuangan di SKPD Kabupaten Magelang. Penelitian dilakukan menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuisioner.

Tim PKM berharap, hasil penelitian itu dapat digunakan sebagai sarana tambahan pengetahuan tentang faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas public. Sehingga, pemerintah daerah dapat diterapkan dan sebagai tambahan motivasi agar predikat yang diperoleh dapat meningkat lebih baik lagi.

Apa Tanggapan Anda ?