LOMBOK – Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS hasil seleksi tahun 2018 mulai didistribusikan ke daerah. Salah satunya ada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Supranawa Yusuf berkesempatan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Rohman Parli, di Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Jumlahnya 137 NIP.
Saat penyerahan, Supranawa Yusuf berpesan agar CPNS yang akan segera bekerja untuk dapat mengabdi dengan profesional dan bermartabat.
“Semoga dengan hadirnya CPNS baru, akan memberikan dampak positif kepada pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur,” dilansir dari bkn.go.id.
Di saat yang sama, Kepala Kanreg X BKN Denpasar, Bambang Hari Samasto mengatakan jajarannya memang fokus agar proses penetapan NIP berjalan dengan cepat dan tepat.
“Dengan penetapan NIP yang cepat dan tepat, BKN berkontribusi kepada pelayan publik di daerah dari sisi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya,” tutupnya.
Melansir dari tirto.id, Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur membuka lowongan CPNS 2018 sejumlah 225 formasi. Penerimaan CPNS di Kabupaten Lombok Timur ini merupakan bagian dari seleksi nasional yang dilakukan secara serentak Rabu 19 September 2018.
Sebagaimana diketahui, zecara keseluruhan pemerintah menerima 238.015 CPNS untuk penempatan di pemerintah pusat dan daerah. Rinciannya, 51.271 formasi untuk penempatan di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 formasi di 525 instansi daerah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 formasi tersedia di Kabupaten Lombok Timur. Tiga formasi prioritas adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Dari 238.015 formasi CPNS yang dibuka tahun 2018 tidaklah semua terisi. Ada 59.458 formasi yang kosong karena sebagian besar tidak ada pelamarnya. Mengingat hal itu, tenaga honorer K2, termasuk di dalammya guru, diimbau untuk sama-sama mengawal pengisian kekosongan tersebut.
Pengurus Honorer K2 Indonesia, Bhimma menyatakan, tugas seluruh honorer K2 sekarang adalah mengawal kepala daerah masing-masing untuk meninjau sisa formasi 59.458 yang belum terisi saat rekrutmen CPNS 2018.
Ia mendorong agar mengawal kebijakan afirmasi dalam pengajuan pengadaan CPNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 2019. Jangan sampai kecolongan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saya mendapatkan laporan dari kawan-kawan honorer K2 di daerah, rekrutmen P3K sangat rawan,” katanya dilansir dari jpnn.com.
“Posisi honorer K2 diturunkan jadi pekerja harian lepas dan diganti dengan tenaga baru yang direkrut tiap tahun. Kemudian dimasukkan dalam daftar pegawai non PNS,” tambahnya. (Siedoo)
