JAKARTA -Empat tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan IPM dari 68,9 di tahun 2014, menjadi 70,81 di tahun 2017. Harapan lama sekolah di semua jenjang semakin meningkat, dan kesenjangan dalam penyediaan akses pada layanan pendidikan antar-wilayah juga semakin menurun.
Jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan, dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017).
“Untuk Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2018, dari target 17,9 juta siswa dapat disalurkan menjadi 18,7 juta siswa,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad dalam siaran persnya.
Dijelaskan, penambahan jumlah siswa penerima PIP dikarenakan jumlah siswa yang mendapatkan bantuan satu semester lebih banyak daripada yang mendapatkan bantuan selama dua semester. Yakni siswa yang segera lulus dan siswa yang baru saja masuk ke tingkat lebih tinggi, baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).
Hal itu juga menandakan adanya tren peningkatan jumlah siswa sekolah. Sampai saat ini sebanyak 69 persen dari siswa penerima KIP sudah menerima bantuan dan mencairkannya.
“Sisanya tinggal menunggu waktu, itu bisa diambil sampai akhir tahun depan. Dana ini langsung masuk ke rekening masing-masing, dan siswa mendapatkan buku tabungan dan ATM untuk mengambil,” jelasnya.
Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2018 berdasarkan sinkronisasi data Kemendikbud dan Kementerian Agama untuk Sekolah Dasar/sederajat mencapai 93.02; untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama/sederajat mencapai 76.99; sedangkan untuk jenjang sekolah menengah mencapai 63.7.
Sepanjang 2018, pemerintah telah membangun 118 unit sekolah baru (USB); 4.359 ruang kelas baru (RKB); merehabilitasi 24.160 ruang kelas/belajar; dan membangun 3.850 perpustakaan sekolah.
Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), pada tahun 2018 afirmasi untuk memajukan pendidikan di Papua dan Papua Barat juga terus dilakukan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 38,9 miliar untuk penyediaan 14 sekolah baru dan ruang-ruang belajar di wilayah Papua dan Papua Barat.
Selain itu, tiga tahun terakhir ini pemerintah telah melaksanakan program gizi anak sekolah (progas) di 63 kabupaten yang diharapkan menjadi percontohan praktik baik.
“Sekarang yang harus didorong, bagaimana pemerintah dan masyarakat Papua bangkit untuk memperbaiki dunia pendidikannya. Kemendikbud hanya bisa membantu sebagian saja, maka itu perlu kita lakukan bersama-sama. Saya kira Sorong dan Jayapura bisa menjadi contoh,” tutur Dirjen Dikdasmen.
Melalui program Satu Desa Satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada tahun 2018, sebanyak 80.476 PAUD telah tercatat di Dapodik. Sedangkan total DAK untuk PAUD sebesar Rp 4,07 triliun telah disalurkan kepada 6,7 juta anak (Rp 600 ribu/anak). Dan sebanyak 87 pemerintah daerah telah menyatakan komitmen kesiapannya untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah satu tahun.
Dalam dua tahun pelaksanaan revitalisasi sekolah sebanyak 2.700 kerja sama dengan industri telah berhasil dijalankan. Pemerintah juga telah berhasil menyelenggarakan 560 techno park di berbagai SMK. Penguatan terhadap SMK dengan program keahlian sesuai prioritas nasional juga terus dilakukan.
Sebanyak 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 136 SMK Pariwisata telah mendapatkan dukungan program Revitalisasi SMK. Sebanyak 6.077 guru SMK telah mendapatkan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi guru dengan keahlian ganda agar menjadi guru produktif. (Siedoo)