”Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan, merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian,” Ki Hajar Dewantara.
Dahulu, pendidikan menjadi kekuatan bangsa Indonesia agar terbebas dari cengkeraman kolonialisme. Pada saat itu, tidak meratanya akses pendidikan menyebabkan kesenjangan sosial bagi rakyat Indonesia. Kaum bangsawan diberi kesempaan untuk bersekolah. Sedangkan rakyat miskin, sebaliknya malah dilarang. Semakin banyaknya jumlah rakyat miskin menimbulkan pembodohan bangsa berkepanjangan.
Selama berabad-abad bangsa kita dijajah, diinjak-injak dan dibodohi dengan bermacam janji kemerdekaan. Akan tetapi, pada realitasnya tidak pernah ada penyelesaian. Kemudian, Ki Hajar Dewatara merintis perguruan Taman Siswa (Tamsis) yang membawa angin segar bagi para penduduk. Perguruan tersebut menjadi fasilitas bagi bangsa Indonesia menempa ilmu pengetahuan sebagai bekal melawan penjajahan dan pembodohan pada masa itu.
Rupanya, dewasa ini kita terlena dengan sejarah termasyhurkan yang digagas Ki Hajar Dewantara. Sampai-sampai terjadi pingsan massal. Tidak menyadari bahwa pendidikan yang dulunya sebagai ujung tombak melawan penjajahan, sekarang berubah terbalik 360 derajat. Masyarakat justru dijajah oleh pendidikan. Sungguh ironis.
Bentuk penjajahan tersebut bukanlah praktek kerja rodi atau tanam paksa yang diwajibkan bagi penduduk. Sasaran penjajahan akibat sistem pendidikan lebih luas dan kompleks. Masyarakat miskin terjajah oleh mahalnya biaya pendidikan, para guru terjajah ruwetnya pengangkatan pegawai negeri dan sertifikasi. Lalu, para pelajar merasa dijajah banyak hal yang menyesakkan.
Mulai dari banyaknya tugas, kebijakan Ujian Nasional (Unas) yang menyusahkan, hingga proses seleksi masuk yang terkebiri oleh sistem pencitraan sekolah. Tak pelak, sekolah favorit hanya menjaring siswa-siswi dengan kecerdasan intelektual (IQ) tinggi kecuali ”wani bayar piro”. Serta, masih banyak problematika mutakhir lainnya. Termasuk ketakutan akan ada seorang pedofilia yang bakal menganiaya dan melakukan pelecehan seksual.
Mula-mula, ada persepsi keliru yang dibudayakan di negeri kita. Pendidikan dianggap suatu jembatan penghubung untuk menggapai profesi, mencari kekayaan dan juga mengoleksi rentetan gelar penghias nama untuk eksistensi diri. Bukan lagi sebagai penguasaan diri yang hakikatnya menjadikan manusia kian beradab dan humanis.
Tidak heran, oknum guru lebih mengutamakan konstruksi image sekolah daripada kebutuhan hakiki siswa akan ilmu pengetahuan. Siswa diarahkan agar menyumbang medali kejuaraan, prestasi akademik cum laude atau paling tidak melengkapi semua persyaratan administrasi sebelum ujian.
Ajaran Ki Hajar Dewantara yang berisi semboyan ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani (Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan) dilimpahkan begitu saja dengan menyarankan siswa agar aktif berorganisasi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya untuk pengembangan softskill dan pendidikan karakter. Lalu, cukup begini sajakah tugas mulia sang pahlawan tanpa tanda jasa kita?
Miris sekali jika memang demikian. Sistem pendidikan tidak selayaknya mengobjektifikasikan murid, seakan mereka tidak mempunyai hak untuk sekolah bila tidak mempunyai uang atau modal kepandaian. Ruh pendidikan sejatinya hadir untuk membebaskan manusia dari pembodohan. Melalui renungan ini, kita diingatkan untuk menoleh ke belakang tentang teladan baik yang dicontohkan bapak pendidikan kita. Kasus penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kebijakan-kebijakan mengenai Unas dan seleksi masuk perguruan tinggi, perlu kita kaji ulang untuk mencetak bangsa Indonesia yang bebas dari pembodohan.
Guru sejatinya adalah pendidik yang berkewajiban membangun karakter siswa. Bukan sekedar pengajar materi, pemberi tugas dan penulis catatan pencapaian kompetensi belajar siswa. Masalah-masalah yang dirasa menjajah, tentang ketakutan siswa, ketidakmampuan dalam biaya administrasi maupun dalam mengejar materi pelajaran, perlu penyelesaian secara manusiawi sebagaimana hakikat pendidikan itu sendiri.
Diharapkan juga semua golongan masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan secara merata. Kebijakan untuk melakukan ekspansi beasiswa adalah salah satu yang paling ditunggu dari kinerja pemerintah. Disamping itu, toleransi dan semangat yang tinggi dari siswa juga sangat penting untuk membebaskan diri dari pembodohan. Itu pun kalau kita memang benar-benar tidak ingin mengulang penjajahan berabad-abad lamanya.
*Penulia Riris Aditia Ningrum. Lahir di Mojokerto dan tinggal sementara di Bangkalan, Jawa Timur. Tercatat sebagai mahasiswi semester 8 Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
