JAKARTA – Selama ini pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kurikulum 2013 (K13). Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satu yang mesti dilakukan yakni evaluasi. Demikian penilaian pengamat Pendidikan sekaligus Direktur PT Wacana Tata Akademika, Eka Simanjutak.
Eka menerangkan selama lima tahun ini K13 telah digunakan secara sama, mulai dari di Aceh hingga Papua. Padahal kultur dan masalah setiap sekolah di berbagai daerah sangat berbeda. Jadi evaluasi dimaksud guna mengkaji kelemahannya di mana dan apa saja untuk tiap daerah di tanah air.
“Sehingga nantinya evaluasi kurikulum tersebut menjadi treatment bagi pendidikan di setiap daerah,” kata Eka.
Evaluasi kurikulum 2013 sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Namun evaluasi yang dilakukan hanya pada permukaan saja, tidak sampai akar masalah. Sehingga, hasil dari evaluasi tersebut nihil,” kata Eka pada peluncuran laporan Baseline Tujuan Pembanguan Berkelanjutan 4 untuk Indonesia di Hotel Century Jakarta.
Selanjutnya Eka menjelaskan pengalamannya melakukan penguatan literasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Dikatakan, mayoritas guru yang ada di NTT masih kesulitan mencerna kurikulum 2013 tersebut. Bahkan dari pengakuan guru Biologi di NTT, setiap materi yang disampaikan paling hanya bisa dimengerti oleh 5 orang siswa saja di dalam satu kelas.
Dia menyoal, kurikulum yang digunakan sekarang itu memang kontennya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan jam pertemuan di kelas. “Coba saja lihat kurikulum itu, terlau banyak materi yang perlu disampaikan, sehingga ujung-ujungnya itu tidak optimal diajarkan,” jelasnya.
Dilansir republika.co.id, Eka meminta pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah tanpa dibarengi peningkatan kualitas pendidikan. Sebab tidak etis jika pemerintah mendorong anak menuntut ilmu di sekolah, namun di sekolah tersebut tidak bisa membuat anak menjadi cerdas.
“Jadi K13 perlu dievaluasi secara komprehensif. Sehingga bisa meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, termasuk sarana prasana di semua sekolah di Indonesia,” pintanya. (Siedoo/NSK)
