Jokowi Dijadwalkan Hadir di Bareskrim Polri, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dijadwalkan hadir di Gedung Bareskrim Polri pagi ini pukul 10.00 WIB. Kehadiran ini terkait permintaan klarifikasi atas laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilayangkan oleh pihak Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, telah mengonfirmasi bahwa kliennya akan memenuhi panggilan Bareskrim sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum.
Klarifikasi Atas Dugaan Ijazah Palsu
Laporan terhadap Jokowi terlayangkan pada akhir tahun 2024 oleh Ketua TPUA, Eggi Sudjana. Dalam laporannya, pihak TPUA mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi, terutama ijazah sekolah menengah dan perguruan tinggi. Meski isu ini sempat mencuat di tahun-tahun sebelumnya, laporan kali ini menjadi serius karena tertindaklanjuti oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
Yakup Hasibuan selaku kuasa hukum menegaskan bahwa kliennya akan bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses penyelidikan yang terlakukan oleh Polri. Menurutnya, ini adalah langkah penting untuk menepis spekulasi dan menjaga kredibilitas tokoh nasional sekelas Jokowi.
Ini adalah bentuk komitmen beliau sebagai warga negara yang taat hukum,” kata Yakup kepada awak media.
Penyidik Bareskrim Benarkan Pemanggilan
“Kami sudah mengundang Bapak Jokowi dan pagi ini kami mendapat konfirmasi beliau akan datang pukul 10,” ujarnya.
Sebelumnya, pihak penyidik telah memeriksa 26 saksi terkait kasus ini. Tak hanya itu, mereka juga mengumpulkan berbagai dokumen seperti ijazah Jokowi dan dokumen pembanding dari rekan-rekan satu angkatannya, baik di SMA Negeri 6 Solo maupun Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Penyidik juga melakukan uji forensik terhadap dokumen tersebut untuk memastikan keasliannya secara ilmiah.
Penyerahan Ijazah Asli oleh Keluarga
Menariknya, sebelum kehadiran langsung Jokowi di Bareskrim, pada 9 Mei 2025 lalu, adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, bersama ajudan Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah asli Jokowi kepada penyidik. Dokumen tersebut berasal dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak Jokowi dalam memberikan transparansi dan mempercepat proses penyelidikan.
Yakup menjelaskan bahwa langkah itu terlakukan atas permintaan penyidik, dan kliennya sama sekali tidak keberatan untuk membuka data pendidikan secara menyeluruh.
“Semua yang terminta penyidik sudah terserahkan. Ini adalah bentuk kesediaan Pak Jokowi untuk memenuhi permintaan penegak hukum,” tambah Yakup.
Isu Lama yang Kembali Terangkat
Isu terkait ijazah palsu sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, rumor ini sempat menjadi bahan kampanye hitam saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Namun, tidak pernah ada bukti yang benar-benar valid untuk menjustifikasi tuduhan tersebut. Kali ini, melalui proses hukum yang resmi, kebenaran terharapkan bisa terungkap secara obyektif.
Banyak pihak menilai laporan ini lebih bernuansa politis ketimbang substansial, apalagi mengingat popularitas Jokowi yang tetap tinggi pasca-lepas dari kursi presiden. Namun demikian, masyarakat menunggu proses hukum yang adil dan berdasarkan fakta.
Harapan Publik: Klarifikasi yang Mencerahkan
Masyarakat luas berharap klarifikasi dari Jokowi akan memperjelas situasi dan menghentikan spekulasi berkepanjangan. Dengan hadirnya beliau secara langsung di hadapan penyidik, hal ini terharapkan akan menjadi bukti nyata bahwa tidak ada yang tertutupi.
Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Endang Wahyuni, menyebut bahwa kehadiran tokoh besar seperti Jokowi di Bareskrim menunjukkan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum. Jokowi Dijadwalkan Hadir di Bareskrim Polri.
“Langkah ini patut terapresiasi. Meski bisa saja terkuasakan kepada kuasa hukum, beliau tetap memilih hadir secara langsung. Ini memberi pesan kuat tentang keterbukaan,” ujar Endang.
Penutup
Kehadiran Joko Widodo pagi ini di Gedung Bareskrim Polri bukan hanya menjadi momen hukum yang penting, tetapi juga simbol transparansi seorang pemimpin terhadap tuduhan yang teralamatkan padanya. Terlepas dari muatan politik atau tidak, klarifikasi ini terharapkan bisa menjadi jawaban atas keraguan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Proses penyelidikan akan terus berjalan dan publik menanti hasil akhirnya—apakah tuduhan ini memiliki dasar atau hanya sekadar upaya menjatuhkan reputasi. Yang pasti, hari ini menjadi momen bersejarah dalam dinamika politik dan hukum tanah air.
