Pembangunan Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Diganggu Ormas Indonesia sedang berada dalam puncaknya sebagai pusat industri kendaraan listrik (EV) di Asia.
Salah satu buktinya adalah kehadiran BYD, raksasa otomotif asal Tiongkok, yang tengah membangun pabrik pertamanya di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat.
Investasi jumbo senilai lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun ini di targetkan menghasilkan 150.000 unit kendaraan listrik per tahun, sekaligus menjadi tulang punggung produksi EV di Indonesia.
Proyek ini bukan cuma soal mobil listrik ini soal masa depan industri otomotif dan transformasi energi nasional. Pabrik BYD juga di rencanakan akan memproduksi baterai dan kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) pada tahap berikutnya.
Jika berjalan sesuai rencana, operasional pabrik akan di mulai awal tahun 2026. Namun, di balik ambisi besar ini, muncul aral melintang dari arah yang tak diduga.
Ormas Lokal Menggoyang Pondasi Proyek
Beberapa organisasi masyarakat (ormas) di Subang di kabarkan melakukan aksi-aksi protes yang berpotensi menghambat kelancaran pembangunan. Aksi ini memunculkan keresahan, bukan hanya bagi BYD, tapi juga bagi pemerintah daerah yang sedang giat menarik investasi asing.
Keluhan yang di angkat ormas cukup beragam. Mulai dari persoalan ketenagakerjaan lokal mereka menuntut lebih banyak keterlibatan warga sekitar dalam proyek hingga isu transparansi perizinan dan potensi dampak lingkungan hidup.
Bahkan, menurut laporan dari media setempat, sempat terjadi ketegangan antara pihak keamanan proyek dengan kelompok ormas yang menolak pembebasan lahan tambahan.
Protes-protes ini memunculkan pertanyaan besar: apakah investasi besar seperti ini sudah melibatkan masyarakat secara adil sejak tahap awal?
Pemerintah Turun Tangan
Melihat gejolak ini, pemerintah tak tinggal diam. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek BYD sangat strategis dalam peta besar elektrifikasi transportasi nasional.
Ia meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, untuk ikut menjaga iklim investasi yang kondusif.
“Kita butuh stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan sampai potensi investasi sebesar ini justru terhambat karena miskomunikasi atau kepentingan sesaat,” ujar Rosan dalam konferensi pers baru-baru ini.
Di sisi lain, BYD menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak lokal dan menjamin bahwa tenaga kerja lokal akan menjadi prioritas, sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia. Mereka juga terbuka untuk berdialog dengan ormas, selama di lakukan secara tertib dan dalam koridor hukum.
Antara Harapan dan Tantangan
Jika konflik ini bisa segera di redam, Subang bisa menjadi ikon kemajuan otomotif Indonesia dalam era elektrifikasi. Pabrik ini di proyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja.
Membuka peluang pelatihan teknis, dan mendorong kemunculan ekosistem pendukung seperti produsen komponen, bengkel EV, dan startup teknologi otomotif.
Namun jika ketegangan sosial ini terus berlanjut tanpa solusi, proyek bisa saja tertunda bahkan di relokasi. Hal ini tentu menjadi ancaman, bukan hanya bagi BYD, tapi juga reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi. Pembangunan Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Diganggu Ormas
Supaya win-win solution bisa tercapai, di butuhkan pendekatan yang inklusif, transparan, dan humanis. Pemerintah harus membuka ruang dialog, sementara ormas juga mesti bersikap bijak dalam menyampaikan aspirasi. Masa depan mobil listrik Indonesia tak boleh terganjal karena ketidakharmonisan di tingkat lokal.
