Pembebasan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dari Penjara Pada Sabtu, 8 Maret 2025, Presiden Korea Selatan yang di makzulkan, Yoon Suk Yeol, di bebaskan dari penjara setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan surat perintah penangkapannya.
Meskipun demikian, Yoon masih menghadapi proses hukum atas tuduhan pemberontakan terkait pemberlakuan darurat militer pada Desember 2024.
Pembatalan Surat Perintah Penangkapan
Pengadilan memutuskan untuk membatalkan surat perintah penangkapan Yoon dengan alasan adanya pertanyaan mengenai legalitas proses investigasi dan waktu dakwaan yang di anggap tidak tepat.
Keputusan ini memungkinkan Yoon untuk menjalani persidangan tanpa harus di tahan secara fisik.
Latar Belakang Kasus
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang menyebabkan gejolak politik signifikan di Korea Selatan. Langkah ini memicu pemakzulan oleh Majelis Nasional dan penangguhan tugas kepresidenannya.
Yoon di dakwa dengan tuduhan pemberontakan, yang dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.
Reaksi Publik dan Dukungan
Setelah pembebasannya, sekitar 38.000 pendukung dan 1.500 penentang Yoon berkumpul di Seoul untuk menyuarakan pendapat mereka.
Yoon mengucapkan terima kasih kepada pengadilan dan para pendukungnya, serta menyerukan di akhirinya aksi mogok makan yang di lakukan sebagai protes terhadap pemakzulannya.
Proses Hukum yang Berlanjut
Meskipun telah di bebaskan, Yoon masih harus menghadapi persidangan atas tuduhan pemberontakan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mengukuhkan pemakzulan Yoon atau mengembalikannya ke jabatannya.
Jika pemakzulan dikukuhkan, pemilihan nasional akan di adakan dalam waktu dua bulan untuk memilih penggantinya. Pembebasan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dari Penjara
Dampak pada Stabilitas Politik dan Ekonomi
Ketidakpastian politik akibat kasus ini telah mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan. Menteri Keuangan Choi Sang-mok, yang saat ini menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara, berupaya menstabilkan kondisi negara di tengah gejolak politik ini.
Pembebasan Yoon Suk Yeol dari penjara menandai babak baru dalam krisis politik Korea Selatan. Meskipun bebas, Yoon masih harus menghadapi proses hukum yang dapat menentukan masa depannya dan arah politik negara tersebut.
Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat akan menjadi penentu apakah Yoon akan kembali menjabat atau digantikan melalui pemilihan umum.
