BEM SI Gelar Puncak Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta 20 Februari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menginisiasi rangkaian aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’.
Sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang di anggap tidak pro-rakyat dan menyengsarakan masyarakat.
Aksi ini di mulai pada 17 Februari 2025 dan di rencanakan berlangsung selama empat hari. Dengan puncak aksi terpusat di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, BEM SI mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Beberapa poin utama yang di suarakan antara lain:
- Mengadili Presiden Joko Widodo: Mahasiswa menuntut lembaga hukum untuk memproses hukum mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai kebijakan yang di anggap merugikan rakyat selama masa jabatannya.
- Evaluasi Kabinet Merah Putih: Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Dengan harapan perombakan kabinet dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
- Pencabutan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan: Mahasiswa menolak kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan yang dinilai mengancam kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mahasiswa meminta pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Karena di anggap tidak tepat sasaran dan membebani anggaran pendidikan.
- Penghentian Kebijakan Publik Tanpa Basis Riset Ilmiah: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk berhenti membuat kebijakan publik yang tidak di dasarkan pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian Aksi di Berbagai Daerah
Selain di Jakarta, aksi ‘Indonesia Gelap’ juga digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa dari berbagai universitas turut ambil bagian dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Misalnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi pada 17 Februari 2025 di kampus mereka dengan mengangkat isu-isu serupa.
Di Bandung, mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) juga turut serta dalam aksi ini dengan menggelar demonstrasi di kampus mereka pada hari yang sama.
Aksi-aksi di daerah ini menunjukkan solidaritas mahasiswa di seluruh Indonesia dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang di anggap merugikan rakyat.
Puncak Aksi di Jakarta
Puncak dari rangkaian aksi ‘Indonesia Gelap’ akan digelar di Jakarta pada 20 Februari 2025. BEM SI mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk turut serta. Dalam aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang di nilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Aksi ini di rencanakan berlangsung di depan Istana Negara. Bertepatan dengan momen pelantikan 481 kepala daerah.
Pemilihan tanggal dan lokasi ini di maksudkan untuk menarik perhatian pemerintah dan publik secara luas. Serta menekankan urgensi dari tuntutan yang di sampaikan oleh mahasiswa.
BEM SI berharap aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan melakukan perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat. BEM SI Gelar Puncak Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta 20 Februari
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Melalui aksi ‘Indonesia Gelap’, BEM SI berharap pemerintah dapat segera merespons tuntutan yang di sampaikan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang di anggap merugikan masyarakat.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes. Tetapi juga sebagai upaya konstruktif untuk mendorong perubahan yang lebih baik bagi Indonesia.
Jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang memadai. BEM SI telah menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
Hal ini menunjukkan komitmen mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pemerintah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila.
Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam aksi ini di harapkan dapat memperkuat pesan yang di sampaikan kepada pemerintah. Bahwa rakyat menginginkan perubahan nyata dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama.
