Dedi Mulyadi Larang Sekolah di Jabar Gelar Study Tour, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial namun dinilai relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Dalam pernyataannya pada Jumat, 7 Februari 2025, Dedi menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Jawa Barat tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan yang memungut biaya dari siswa, termasuk kegiatan study tour dan aktivitas ekstrakurikuler tertentu seperti renang. Kebijakan tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pemerhati pendidikan.
Dedi menyampaikan kebijakan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa sekolah harus kembali ke fungsi utamanya sebagai tempat belajar tanpa menjadi beban finansial bagi siswa dan orang tua. “Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat dapat berjalan tanpa adanya praktik komersialisasi yang memberatkan,” tegas Dedi.
Larangan Study Tour dan Aktivitas Berbiaya Lainnya
Kegiatan seperti study tour selama ini menjadi bagian dari aktivitas tambahan yang dilakukan oleh sekolah dengan dalih memberikan pengalaman belajar di luar kelas. Namun, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dedi menilai bahwa kegiatan seperti itu sering kali tidak sejalan dengan tujuan utama pendidikan.
Selain itu, biaya yang dibebankan sering kali terlalu tinggi dan memberatkan orang tua,” ujar Dedi.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah provinsi akan mengawasi ketat sekolah-sekolah yang tetap mencoba menyelenggarakan kegiatan serupa dengan berbagai bentuk. Dedi menegaskan bahwa izin pelaksanaan kegiatan seperti itu harus melalui persetujuan pihak yang berwenang untuk memastikan tidak ada pungutan liar yang merugikan siswa dan orang tua.
Larangan Penjualan Buku dan Barang di Sekolah
Tidak hanya melarang kegiatan study tour, Dedi juga menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjadi tempat transaksi perdagangan, termasuk penjualan buku, seragam, atau barang-barang lainnya. Menurutnya, praktik ini telah berlangsung terlalu lama dan perlu terhentikan.
“Sekolah adalah tempat belajar, bukan pasar. Penjualan buku atau barang lainnya seharusnya tidak melakukan di lingkungan sekolah. Jika ada kebutuhan buku, pemerintah akan memastikan penyediaannya secara gratis atau dengan harga yang terjangkau,” tegas Dedi.
Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang berupaya menghapus praktik komersialisasi di dunia pendidikan. Selain itu, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan buku-buku pelajaran secara memadai di perpustakaan sekolah. Dedi Mulyadi Larang Sekolah di Jabar Gelar Study Tour
Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Transparan
Sebagai bagian dari reformasi pendidikan di Jawa Barat, Dedi juga menyatakan bahwa seluruh pengelolaan keuangan sekolah tidak lagi akan terbebankan kepada kepala sekolah. Sebaliknya, pengelolaan tersebut akan terserahkan kepada tim administrasi profesional di setiap sekolah.
Untuk sekolah dasar, pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan tim administrasi yang kompeten. Dengan langkah ini, terharapkan kepala sekolah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar.
Tanggapan Masyarakat dan Pemerhati Pendidikan
Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar orang tua siswa menyambut baik langkah tersebut karena dapat meringankan beban finansial yang selama ini mereka rasakan. “Kami sangat mendukung kebijakan Pak Dedi. Selama ini biaya study tour dan buku pelajaran memang sangat membebani kami,” ujar Siti, salah seorang wali murid di Bandung.
Namun, tidak sedikit juga yang mengkritik kebijakan ini. Beberapa guru dan pihak sekolah menilai bahwa kegiatan seperti study tour sebenarnya memiliki nilai edukasi yang tidak bisa terabaikan. Mungkin yang perlu teratur adalah mekanisme pembiayaannya, bukan melarang sepenuhnya,” ujar seorang guru yang enggan mengsebutkan namanya.
Harapan untuk Pendidikan di Jawa Barat
Dedi Mulyadi berharap kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan fokus pada pembelajaran. Ia juga berjanji akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk memastikan efektivitasnya.
“Tujuan utama kami adalah mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat. Kami ingin menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bebas dari praktik komersialisasi yang tidak perlu,” tutup Dedi.
Kebijakan ini terharapkan dapat menjadi langkah awal menuju reformasi pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat. Dengan adanya pengawasan ketat dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan sekolah-sekolah, masyarakat berharap bahwa beban finansial siswa dan orang tua dapat berkurang, sementara kualitas pendidikan tetap terjaga.
