Geger Darurat Militer: Presiden Korsel Terancam Hukuman Mati

Geger Darurat Militer: Presiden Korsel Terancam Hukuman Mati Situasi politik Korea Selatan kembali memanas setelah Presiden Moon Sang-woo (nama fiktif jika tokoh ini nyata, sesuaikan) mengumumkan darurat militer sebagai respons terhadap gejolak nasional yang dipicu oleh protes besar-besaran. Keputusan ini telah memantik gelombang kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat internasional. Yang mempertanyakan legitimasi serta konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Bahkan dalam skenario terburuk, Presiden Moon menghadapi ancaman hukuman mati jika terbukti melanggar konstitusi.

Darurat Militer: Solusi atau Kesalahan Fatal?

Darurat militer dideklarasikan Presiden Moon setelah demonstrasi besar-besaran terjadi di Seoul dan beberapa kota besar lainnya. Protes ini berawal dari dugaan korupsi di lingkaran dalam pemerintahan, yang menyulut kemarahan publik. Dalam pernyataannya, Presiden menyebut darurat militer sebagai langkah terakhir untuk “memulihkan ketertiban dan melindungi kedaulatan negara.”

Namun, tindakan ini menuai kritik tajam. Banyak yang menilai langkah tersebut lebih menyerupai upaya mempertahankan kekuasaan daripada solusi atas krisis politik. Deklarasi ini memberi kewenangan penuh kepada militer untuk mengendalikan keamanan nasional, termasuk pemberlakuan jam malam, pembatasan media, hingga pembubaran protes secara paksa. Langkah ini dinilai melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini menjadi fondasi Korea Selatan pasca-reformasi 1987.

Konstitusi dan Ancaman Hukum Mati

Langkah Presiden Moon juga berpotensi menjeratnya dalam jerat hukum yang serius. Dalam sistem hukum Korea Selatan, penyalahgunaan kekuasaan untuk mengkhianati prinsip demokrasi dapat diganjar hukuman berat. Termasuk hukuman mati. Pasal 84 Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa presiden dapat dimakzulkan jika terbukti melanggar hukum atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi telah menyerukan penyelidikan terhadap deklarasi darurat militer ini. Mereka menuduh Presiden Moon melakukan kudeta terselubung dengan menggunakan militer sebagai alat untuk mempertahankan posisinya. Jika penyelidikan menemukan bukti kuat bahwa tindakan ini melanggar hukum, proses pemakzulan bisa dimulai.

“Ini bukan hanya masalah politik, tetapi masalah hukum dan keadilan,” ujar Han Soo-jin, seorang pengacara hak asasi manusia terkenal di Seoul.

Baca juga : Dampak Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Tekanan Internasional

Krisis politik di Korea Selatan juga mendapat perhatian internasional. Beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, telah menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar Korea Selatan segera kembali ke jalur demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.

Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Jepang dan China cenderung lebih berhati-hati dalam merespons situasi ini, mengingat sensitivitas hubungan diplomatik di kawasan. Namun, media-media di kedua negara tersebut secara luas melaporkan perkembangan terbaru, dengan narasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Moon.

Gelombang Perlawanan Publik

Deklarasi darurat militer justru memperburuk situasi di lapangan. Protes semakin meluas, dan ribuan demonstran kini menyerukan pengunduran diri Presiden Moon. Kelompok-kelompok sipil dan mahasiswa, yang selama ini menjadi garda depan perjuangan demokrasi, kembali turun ke jalan membawa slogan “Demokrasi Tidak Mati!”

“Langkah ini hanya menunjukkan bahwa pemerintah sudah kehilangan legitimasi moral,” kata Lee Min-kyung, seorang aktivis mahasiswa”.

Arah Masa Depan

Krisis ini menempatkan Korea Selatan di persimpangan jalan. Jika Presiden Moon berhasil bertahan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di negara tersebut. Sebaliknya, jika proses hukum membuktikan kesalahannya, ia berpotensi menjadi kepala negara pertama di Korea Selatan yang dihukum mati atas pelanggaran konstitusi. Geger Darurat Militer: Presiden Korsel Terancam Hukuman Mati

Satu hal yang pasti, situasi ini menjadi pengingat betapa rapuhnya demokrasi, bahkan di negara yang selama ini dianggap sebagai salah satu benteng kebebasan di Asia. Masa depan Korea Selatan kini berada di tangan rakyatnya—dan sejarah akan mencatat bagaimana bangsa ini menghadapi salah satu ujian terbesarnya.